SEMARANG, beritajateng.tv – Survei nasional LSI Denny JA menunjukkan penolakan paling keras terhadap Pilkada DPRD datang dari Generasi Z (Gen Z). Kelompok usia di bawah 27 tahun ini mencatat tingkat penolakan tertinggi dibanding generasi lain dan menjadi sinyal kuat arah demokrasi lokal ke depan.
Berdasarkan data survei, sebanyak 84 persen responden Gen Z menyatakan tidak setuju dengan wacana Pilkada DPRD. Angka tersebut melampaui tingkat penolakan generasi milenial, Generasi X, hingga baby boomer. Temuan ini menegaskan bahwa generasi termuda pemilih Indonesia justru menjadi penjaga paling tegas demokrasi langsung.
LSI Denny JA menilai sikap Gen Z tidak muncul secara kebetulan. Generasi ini tumbuh sepenuhnya dalam sistem Pilkada langsung sejak reformasi. Karena itu, Gen Z memandang pemilihan langsung sebagai kondisi normal dalam kehidupan demokrasi, bukan sebagai capaian sementara.
Survei tersebut juga menegaskan bahwa Gen Z menganggap Pilkada langsung sebagai hak dasar warga negara. Wacana pemindahan pemilihan kepala daerah ke DPRD dipersepsikan sebagai penghilangan hak rakyat untuk menentukan pemimpin daerahnya sendiri.
Selain faktor historis, rendahnya tingkat kepercayaan terhadap DPRD dan partai politik turut memperkuat sikap penolakan Gen Z. LSI Denny JA mencatat bahwa lembaga legislatif dan partai politik masih berada pada tingkat kepercayaan publik yang relatif rendah. Kondisi ini membuat Gen Z khawatir terhadap potensi dominasi elite politik dalam Pilkada DPRD.
BACA JUGA: Dare To Be The Next Superpreneur Ajak Enterpreneur Muda Naik Kelas
Riset kualitatif LSI Denny JA juga menemukan adanya kekhawatiran kuat mengenai oligarkisasi kekuasaan lokal. Gen Z menilai bahwa pemilihan oleh DPRD berisiko menghasilkan kepala daerah yang lebih tunduk pada kepentingan partai dibanding aspirasi masyarakat.
Survei tersebut memperlihatkan bahwa alasan utama penolakan Pilkada DPRD berkaitan dengan hilangnya rasa kendali publik. Mayoritas responden muda menyatakan bahwa Pilkada langsung memberi hubungan psikologis antara pemilih dan pemimpin daerah. Hubungan tersebut memungkinkan rakyat memberi penilaian langsung atas kinerja kepala daerah.
