Dalam perspektif Gen Z, pemilihan melalui DPRD memutus hubungan tersebut. Kepala daerah hasil pemilihan DPRD dipersepsikan sebagai representasi partai, bukan representasi rakyat. Pandangan ini menjelaskan mengapa penolakan Gen Z bersifat paling ekstrem.
LSI Denny JA juga mencatat bahwa sikap Gen Z sejalan dengan tren di media sosial. Penolakan terhadap Pilkada DPRD paling kuat muncul di platform dengan interaksi publik tinggi, seperti TikTok dan Instagram, yang mayoritas penggunanya berasal dari generasi muda.
Fenomena ini memperlihatkan bahwa isu Pilkada tidak lagi menjadi wacana elit politik semata. Gen Z aktif membicarakan dan membentuk opini publik melalui ruang digital. Peran tersebut menjadikan generasi muda aktor penting dalam menjaga arah demokrasi lokal.
BACA JUGA: Bertemu Kader PDIP di Jateng, Puan Tegaskan Tak Ada Penundaan Pemilu
Dalam kesimpulan survei, LSI Denny JA menegaskan bahwa mengabaikan sikap Gen Z berisiko menimbulkan krisis legitimasi demokrasi di masa depan. Generasi ini akan menjadi pemilih dominan dalam pemilu mendatang.
Karena itu, lembaga survei tersebut merekomendasikan agar pembuat kebijakan mempertahankan Pilkada langsung sambil memperbaiki kualitasnya. Upaya tersebut mencakup pengendalian biaya politik, penguatan pengawasan, serta peningkatan transparansi rekrutmen kandidat.
Temuan ini menegaskan satu pesan penting. Pilkada DPRD tidak hanya menghadapi penolakan hari ini, tetapi juga berhadapan dengan generasi masa depan yang menuntut demokrasi tetap berada di tangan rakyat. (*)
Editor: Farah Nazila
