SEMARANG, beritajateng.tv – Survei nasional LSI Denny JA menunjukkan penolakan paling keras terhadap Pilkada DPRD datang dari Generasi Z (Gen Z). Kelompok usia di bawah 27 tahun ini mencatat tingkat penolakan tertinggi dibanding generasi lain dan menjadi sinyal kuat arah demokrasi lokal ke depan.
Berdasarkan data survei, sebanyak 84 persen responden Gen Z menyatakan tidak setuju dengan wacana Pilkada DPRD. Angka tersebut melampaui tingkat penolakan generasi milenial, Generasi X, hingga baby boomer. Temuan ini menegaskan bahwa generasi termuda pemilih Indonesia justru menjadi penjaga paling tegas demokrasi langsung.
LSI Denny JA menilai sikap Gen Z tidak muncul secara kebetulan. Generasi ini tumbuh sepenuhnya dalam sistem Pilkada langsung sejak reformasi. Karena itu, Gen Z memandang pemilihan langsung sebagai kondisi normal dalam kehidupan demokrasi, bukan sebagai capaian sementara.
Survei tersebut juga menegaskan bahwa Gen Z menganggap Pilkada langsung sebagai hak dasar warga negara. Wacana pemindahan pemilihan kepala daerah ke DPRD dipersepsikan sebagai penghilangan hak rakyat untuk menentukan pemimpin daerahnya sendiri.
Selain faktor historis, rendahnya tingkat kepercayaan terhadap DPRD dan partai politik turut memperkuat sikap penolakan Gen Z. LSI Denny JA mencatat bahwa lembaga legislatif dan partai politik masih berada pada tingkat kepercayaan publik yang relatif rendah. Kondisi ini membuat Gen Z khawatir terhadap potensi dominasi elite politik dalam Pilkada DPRD.
BACA JUGA: Dare To Be The Next Superpreneur Ajak Enterpreneur Muda Naik Kelas
Riset kualitatif LSI Denny JA juga menemukan adanya kekhawatiran kuat mengenai oligarkisasi kekuasaan lokal. Gen Z menilai bahwa pemilihan oleh DPRD berisiko menghasilkan kepala daerah yang lebih tunduk pada kepentingan partai dibanding aspirasi masyarakat.
Survei tersebut memperlihatkan bahwa alasan utama penolakan Pilkada DPRD berkaitan dengan hilangnya rasa kendali publik. Mayoritas responden muda menyatakan bahwa Pilkada langsung memberi hubungan psikologis antara pemilih dan pemimpin daerah. Hubungan tersebut memungkinkan rakyat memberi penilaian langsung atas kinerja kepala daerah.
Dalam perspektif Gen Z, pemilihan melalui DPRD memutus hubungan tersebut. Kepala daerah hasil pemilihan DPRD dipersepsikan sebagai representasi partai, bukan representasi rakyat. Pandangan ini menjelaskan mengapa penolakan Gen Z bersifat paling ekstrem.
LSI Denny JA juga mencatat bahwa sikap Gen Z sejalan dengan tren di media sosial. Penolakan terhadap Pilkada DPRD paling kuat muncul di platform dengan interaksi publik tinggi, seperti TikTok dan Instagram, yang mayoritas penggunanya berasal dari generasi muda.
Fenomena ini memperlihatkan bahwa isu Pilkada tidak lagi menjadi wacana elit politik semata. Gen Z aktif membicarakan dan membentuk opini publik melalui ruang digital. Peran tersebut menjadikan generasi muda aktor penting dalam menjaga arah demokrasi lokal.
BACA JUGA: Bertemu Kader PDIP di Jateng, Puan Tegaskan Tak Ada Penundaan Pemilu
Dalam kesimpulan survei, LSI Denny JA menegaskan bahwa mengabaikan sikap Gen Z berisiko menimbulkan krisis legitimasi demokrasi di masa depan. Generasi ini akan menjadi pemilih dominan dalam pemilu mendatang.
Karena itu, lembaga survei tersebut merekomendasikan agar pembuat kebijakan mempertahankan Pilkada langsung sambil memperbaiki kualitasnya. Upaya tersebut mencakup pengendalian biaya politik, penguatan pengawasan, serta peningkatan transparansi rekrutmen kandidat.
Temuan ini menegaskan satu pesan penting. Pilkada DPRD tidak hanya menghadapi penolakan hari ini, tetapi juga berhadapan dengan generasi masa depan yang menuntut demokrasi tetap berada di tangan rakyat. (*)
Editor: Farah Nazila
