SEMARANG, beritajateng.tv – DPC Partai Gerindra Kota Semarang meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto.
Partai berlambang kepala garuda itu mendesak penyidik tidak berhenti pada para tersangka. Tetapi juga mengungkap pihak yang di duga memerintahkan aksi tersebut.
Desakan itu muncul dalam apel siaga konsolidasi kader Gerindra di Kantor DPC Partai Gerindra Kota Semarang, Jalan Majapahit, Kamis, 5 November 2026.
Kegiatan tersebut sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat soliditas pengurus dan kader hingga tingkat akar rumput.
Apel ini menjadi konsolidasi internal sekaligus respons atas penangkapan mantan kapolri Listyo Sigit beserta dua mantan jenderal polisi lainnya sebagai tersangka kasus penyadapan presiden Prabowo Subianto.
Ketua DPC Partai Gerindra Kota Semarang, Joko Santoso, mengatakan konsolidasi melibatkan seluruh struktur partai. Mulai dari pengurus DPC, PAC, ranting, anak ranting, badan, hingga sayap partai. Kader dan simpatisan juga di ajak memperkuat barisan.
BACA JUGA: Daftar Rekam Jejak Kasus Penyadapan Presiden RI, Dari Habibie hingga Prabowo Subianto
Menurut Joko, kekompakan organisasi penting untuk mengawal program pemerintahan Presiden Prabowo agar berjalan sesuai amanat konstitusi.
“Ini adalah kegiatan apel kader Partai Gerindra. Kita menyiapkan kekompakan dan kesolidan kader yang ada di struktur Partai Gerindra, baik DPC, PAC, ranting, anak ranting, sayap partai, badan maupun kader dan simpatisan,” kata Joko.
Namun, perhatian utama dalam apel tersebut juga tertuju pada dugaan penyadapan terhadap nomor telepon Presiden Prabowo. Joko menilai perkara itu harus di buka secara menyeluruh agar masyarakat mengetahui siapa saja yang terlibat dan apa motif di baliknya.
Ia meminta kepolisian mengungkap bukan hanya pelaksana, melainkan juga pihak yang diduga memberi perintah.
“Kita mendorong penegak hukum, dalam hal ini kepolisian, untuk mengusut tuntas. Tidak hanya eksekutornya yang saat ini menjadi tersangka. Tetapi juga siapa yang menyuruh dan apa motif di balik itu supaya dibuka dengan lebar,” ujarnya.
Joko menegaskan, pengusutan perkara tersebut harus berjalan sesuai ketentuan hukum. Ia berharap proses penyidikan dapat menjawab kegelisahan kader sekaligus memberikan kejelasan kepada publik.
Selain mendesak usut tuntas kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto, Gerindra juga menyoroti isu stabilitas politik dan keamanan nasional.
Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah, Djoni Kristijanti, mengingatkan agar masyarakat tidak mudah terpengaruh narasi yang berpotensi memicu kerusuhan.
Djoni menyinggung sejumlah unggahan di media sosial yang menurutnya menginginkan Indonesia mengalami gejolak seperti yang terjadi di beberapa negara Eropa, antara lain Prancis, Inggris, Belgia, dan Italia.
BACA JUGA: LBH Soroti Kasus Polisi Peras Warga, Sebut Penggrebekkan Langgar HAM
Ia menilai ketidakstabilan politik dapat mengganggu kehidupan masyarakat, mulai dari distribusi pangan, energi, hingga pelayanan kesehatan.
“Ada yang menginginkan Indonesia rusuh seperti di Eropa hari ini. Padahal, kalau terjadi hal yang sama di Indonesia, tidak ada kebaikan sama sekali untuk rakyat. Distribusi pangan pasti akan bermasalah, energi juga, termasuk kesehatan,” kata Djoni.
Djoni juga mempertanyakan siapa pihak yang akan diuntungkan jika situasi politik nasional terganggu. Ia mengaitkan pertanyaan tersebut dengan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo dan isu rencana kerusuhan yang beredar di media sosial.
Meski demikian, pernyataan mengenai pihak yang menginginkan kerusuhan maupun dugaan adanya skenario tertentu tersebut merupakan pandangan politik Djoni. Klaim itu perlu dibuktikan melalui informasi dan proses hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
Untuk menjaga stabilitas, Djoni menyatakan Gerindra siap membangun komunikasi dengan berbagai elemen masyarakat. Langkah itu mencakup partai politik, organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, hingga kelompok mahasiswa.
“Partai Gerindra mengonsolidasikan diri dan akan bersama elemen bangsa yang lain, partai politik, ormas kemahasiswaan, serta ormas kepemudaan. Kita akan konsolidasikan bersama bahwa suksesnya pembangunan negara hanya bisa di peroleh ketika ada stabilitas politik dan persatuan nasional,” ujarnya. (*)
