BREBES, beritajateng.tv – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi merespons hasil rapat paripurna DPRD Pati yang memutuskan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket tentang Pemakzulan Bupati Sudewo.
“Kita akan lakukan pantauan. Jadi sekarang yang sudah berlaku adalah hak angket yang DPRD lakukan yang lagi berproses. Kita doakan harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, kita tunggu saja pelaksanaannya,” ungkap Luthfi dalam kunjungannya di Brebes, Kamis, 14 Agustus 2025.
Ia memastikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah terus memantau dan berkoordinasi dengan DPRD Pati perihal pemakzulan Sudewo.
“Tapi prinsip kita dari provinsi melakukan pantauan, koordinasi, agar pelaksanaannya nanti Jateng lebih kondusif,” sambung Luthfi.
Minta pejabat daerah konsultasi dengan Pemprov sebelum naikkan PBB
Imbas demonstrasi yang terjadi di Pati, Luthfi meminta pejabat daerah, dalam hal ini bupati maupun wali kota, tak gegabah dalam menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
BACA JUGA: Pemprov Jateng Serius Wujudkan Aglomerasi Pariwisata: Harus Punya Kesan, Tak Cuma Indah
Ia meminta kepala daerah agar berkoordinasi dulu dengan Pemprov Jawa Tengah.
“Dengan kasus di Pati maka kita melakukan himbauan, khususnya apabila terkait dengan pajak, fungsikan koordinasi dan kolaboratif dengan provinsi. Kita sudah perintahkan dari biro hukum kita bahwa perda itu harus diajukan, kemudian kita lakukan ekstensi,” jelas Luthfi.
Mantan Kapolda Jateng itu menegaskan, kenaikan PBB tak boleh membebani masyarakat.
“Kedua, dia harus berdaya guna sesuai kemampuan. Ketiga tidak boleh melawan hukum dan yang paling penting sosialisaisi harus bisa diterima oleh masyarakat,” tegas Luthfi.
Klaim wilayah Pati sudah kondusif
Lebih lanjut, Luthfi mengklaim situasi di Pati saat ini sudah kondusif.
“Untuk wilayah Pati secara umum kondusif, pemerintah provinsi tugasnya melakukan koordinasi dan pengawasan. Sudah kita lakukan perintah kepada sekda dengan biro otonomi daerah,” jelas Luthfi.
Luthfi memastikan pelayanan publik di Pati sudah berjalan kembali dan tak ada gangguan imbas aksi unjuk rasa yang kemarin terjadi.
“Kita pastikan di Pati sudah berjalan, tidak ada gangguan terkait dengan pelayanan masyarakat. Asisten dua biro ekonomi sudah melakukan recheck final check wilayah sana, perekonomian berjalan kembali karena sudah kondusif. Kesbangpol sudah melaporkan perkembangan, seluruh tokoh masyarakat di sana sudah kita konunikasi,” papar Luthfi.
BACA JUGA: Perubahan APBD 2025 Disepakati, Pemprov Jateng Fokus Pelayanan Dasar hingga Keamanan Wilayah
Perihal korban, Luthfi menyebut ada 6 (enam) warga mengalami luka luka dan mengalami rawat jalan.
“Dinkes sudah melakukan pengecekan. Ada 6 masyarakat kita korban rawat jalan, sebentar lagi akan selesai. Secara umum prinsip kegiatan perkeonomian dan pemerintahan di wilayah Pati sudah sangat normal kembali,” tegas Luthfi.
Respons Luthfi soal demo susulan
Soal demo susulan, Luthfi tegaskan dirinya tak tahu dan tak bisa menebak soal itu.
“Tidak tahu, tapi prinisp demo itu patokannya UU Nomor 9 tahun 98. Artinya hak setiap warga negara, tapi sudah sering kami ingatkan bahwa itu tidak serta merta dan mutlak. Maka di situ harus, satu, kita menghormati tentang ketertiban umum,” bebernya.
“Kedua, harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tiga, harus sesuai dengan tidak menganggu masyarakat banyak. Dasar-dasar inilah yang kita lakukan, kerja-kerja kolaboratif dari provinsi ke Pati sehingga ke depan situasi kita akan lebih kondusif,” pungkasnya. (*)
Editor: Farah Nazila
