Salah satunya dengan memprioritaskan produk-produk unggulan desa sebagai pemasok kebutuhan dapur MBG. Sehingga potensi ekonomi desa dapat diberdayakan secara maksimal.
Karena itu, Gubernur menyambut baik penandatanganan MoU antara kementerian/lembaga, KDMP, Badan Gizi Nasional (BGN), dan Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi).
Namun ia menegaskan, kerja sama tersebut tidak boleh berhenti sebatas penandatanganan dokumen.
“Yang paling penting adalah implementasinya. Seluruh kepala daerah bersama Forkopimda harus melakukan pengawasan agar program ini berjalan optimal dan manfaatnya benar-benar masyarakat rasakan,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Umum DPP Papdesi, Hj Wargiyati, berharap sinergi yang dibangun mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
BACA JUGA: Masak di Depan Kantor Gubernur Jateng, Komunitas Bara Puan Kritik MBG: SPPG Bukan Punya Rakyat
Menurutnya, keberadaan KDMP dan SPPG akan membuka peluang bagi petani, peternak, pelaku UMKM, hingga pelaku usaha desa untuk memasok berbagai kebutuhan program MBG.
Selain itu, dapur-dapur SPPG yang beroperasi di desa juga telah menyerap tenaga kerja dari masyarakat sekitar. Baik sebagai pekerja maupun relawan.
“Dengan demikian, roda perekonomian desa akan semakin bergerak dan kesejahteraan masyarakat diharapkan ikut meningkat,” tandasnya. (*)
Editor: Farah Nazila
