SEMARANG, beritajateng.tv – Ketua DPRD Jateng Sumanto mendorong Pemprov membuat grand design pertanian Jateng menyikapi ancaman krisis pangan yang terjadi di dunia. Desain besar pertanian tersebut diantaranya meliputi ketersediaan lahan yang cukup, pengairan yang memadai, kesejahteraan para petani, dan penerapan teknologi pertanian.
Menurut Sumanto, grand design pertanian Jateng perlu untuk menguatkan masalah ketahanan pangan di tengah ancaman krisis pangan dunia. Ia menyebut pidato Bung Karno pada tahun 1952 yang menyebut pangan adalah hidup mati sebuah bangsa masih relevan hingga saat ini. Terlebih Rakernas IV PDI Perjuangan pada 29 September 2023 lalu juga mengangkat tema “Kedaulatan Pangan untuk Kesejahteraan Rakyat”.
“Soal pangan menjadi krusial saat ini di tengah dampak El Nino yang menyebabkan kekeringan panjang dan harga pangan naik,” ujarnya saat diwawancarai, Selasa 10 Oktober 2023.
BACA JUGA: Semarang Jadi Pilot Project Pertanian Perkotaan Milenial, Mbak Ita: Kita Siapkan Aset Pemkot
Politisi PDI Perjuangan itu menyebut Indonesia yang memiliki dua musim cocok jika mengembangkan pertanian sebagai sektor andalan. Pasalnya banyak negara maju yang juga menggarap sektor pangan secara serius.
Ia menambahkan, Provinsi Jawa Tengah selama ini menjadi salah satu lumbung pangan nasional. Produksi padi Jawa Tengah menempati posisi nomor 2 setelah Jawa Timur dan bisa menopang kebutuhan provinsi lain. Karena itu ia mendorong ketersediaan lahan pertanian yang cukup. Caranya dengan menekan alih fungsi lahan melalui Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan mempertahankan kawasan sawah lestari.
Upaya lain yang perlu adalah dengan mengelola pengairan agar sawah-sawah milik petani tak kekurangan air. Menurut Sumanto, upaya tersebut sebenarnya sudah ada melalui pembangunan waduk dan embung. Tujuannya agar air hujan tidak langsung terserap ke tanah, namun bisa ditampung dan disalurkan ke persawahan saat musim kemarau.
“Pemerintah pusat terus membangun waduk-waduk besar di seluruh Indonesia. Langkah ini perlu diikuti pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dengan membangun embung-embung skala kecil pada daerah masing-masing,” kata legislator asal Kabupaten Karanganyar ini.
Jateng perlu lebih banyak waduk dan embung
Menurut Sumanto, di Jawa Tengah saat ini ada 38 waduk dan 1.135 embung. Jumlah tersebut masih sangat kurang untuk menopang lahan pertanian mengingat wilayah Jawa Tengah terdiri dari 8.563 desa/kelurahan.
“Idealnya minimal di satu desa ada dua atau tiga embung. Sehingga saat musim kemarau para petani tetap bisa bertani. Saat musim kemarau ini produksi padi bisa lebih bagus karena suplai sinar matahari cukup, asalkan pengairannya memadai,” tandas Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jateng ini.
Sumanto mengatakan, selain ketersediaan lahan dan pengairan, problem lain adalah pendapatan petani yang relatif kecil. Terlebih saat panen raya harga beras biasanya justru turun.
BACA JUGA: DPRD Jateng Tekankan Keberlanjutan Pembangunan Sektor Pendidikan dan Pertanian
Karenanya ia mendorong pemerintah meningkatkan kesejahteraan petani dengan menyesuaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Gabah Kering Panen (GKP). Tujuannya agar pendapatan petani meningkat dan bisa setara dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).
Pria yang akrab dengan sapaan Pakdhe Manto ini menyebut di Jawa Tengah ada sekitar 3 juta petani yang memiliki luas lahan rata-rata 1.500 – 2.000 meter persegi. Para petani gurem ini penghasilannya relatif minim namun tetap memilih bertani karena tak memiliki pilihan lain.
“Mereka bertani karena tak hanya memikirkan hasilnya tapi juga karena kultur. Meski penghasilannya mepet, mereka tetap bertani karena bisa memiliki kerja sampingan seperti beternak dan menanam sayuran,” paparnya.
Penghasilan yang relatif minim tersebut juga membuat banyak anak muda enggan bertani. Mereka lebih memilih bekerja di pabrik karena tak membutuhkan modal namun bisa mendapatkan upah setara UMK.
