JAKARTA, beritajateng.tv – Kenaikan iuran BPJS Kesehatan disebut hanya berdampak pada masyarakat kelas menengah ke atas.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan kelompok miskin tetap terlindungi melalui skema bantuan pemerintah. Pernyataan tersebut ia sampaikan pada Rabu di Jakarta.
Menkes menjelaskan kondisi keuangan BPJS Kesehatan saat ini menghadapi potensi defisit besar. Ia menyebut angka defisit berkisar Rp20 hingga Rp30 triliun.
Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp20 triliun untuk menutup kekurangan tersebut. Namun ia mengingatkan defisit berpotensi muncul setiap tahun.
Menurut Menkes, dampak defisit terasa pada keterlambatan pembayaran klaim ke rumah sakit. Kondisi itu membuat rumah sakit menghadapi tantangan operasional.
Ia menilai situasi tersebut membutuhkan perubahan struktural dalam sistem pembiayaan. Penyesuaian tarif menjadi salah satu opsi kebijakan.
BACA JUGA: Jutaan Porsi Terbuang, MBG Disebut Rugikan Negara Rp1,27 Triliun per Minggu: Bisa untuk Biayai BPJS Kesehatan
Lebih lanjut, Menkes menyampaikan bahwa kenaikan iuran BPJS tidak memengaruhi masyarakat Desil 1 sampai 5 dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional.
Pemerintah menanggung kelompok tersebut melalui skema Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional. Skema itu memastikan warga miskin tetap memperoleh layanan kesehatan tanpa tambahan beban biaya.
Ia menjelaskan konsep asuransi sosial mengedepankan prinsip subsidi silang. Kelompok berpenghasilan tinggi berkontribusi lebih besar demi menopang kelompok rentan.
Prinsip tersebut, menurutnya, serupa dengan mekanisme pajak. Semua warga tetap mendapat akses layanan publik yang sama.
Menkes juga menilai besaran iuran saat ini masih terjangkau bagi kelas menengah. Ia menyebut nominal Rp42.000 per bulan relatif ringan bagi kelompok tersebut. Penilaian itu ia sampaikan untuk menegaskan urgensi penyesuaian tarif.
Sementara itu, Ketua Umum Relawan Kesehatan Indonesia, Agung Nugroho, menyampaikan pandangan berbeda. Ia menilai kenaikan iuran BPJS berpotensi meningkatkan jumlah peserta nonaktif.
Menurutnya, keluarga kelas menengah akan menyesuaikan pengeluaran jika beban rutin bertambah. Risiko tunggakan iuran dapat meningkat dalam kondisi ekonomi yang ketat.
