BLORA, beritajateng.tv — Komitmen Kepolisian Resor (Polres) Blora dalam melindungi perempuan dan anak berbuah apresiasi nasional. Polres Blora bersama sejumlah pejabat dan anggotanya menerima penghargaan resmi dari Tim Reaksi Cepat Perlindungan Perempuan dan Anak (TRC-PPA) Indonesia.
Penghargaan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Nomor SK/TRC-PPA/02/2026 yang tertetapkan di Jakarta pada 7 Januari 2026. Penyerahan apresiasi ini menjadi pengakuan atas konsistensi Polres Blora dalam menangani kasus tindak pidana Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) secara profesional, humanis, dan berorientasi pada pemulihan korban.
Di bawah kepemimpinan Kapolres Blora, AKBP Wawan Andi Susanto, Polres Blora berhasil membangun sistem penanganan kasus PPA yang efektif dan berkelanjutan. Model tersebut bahkan ternobatkan sebagai “contoh terbaik” yang layak menjadi referensi bagi kepolisian di daerah lain di Indonesia.
Penghargaan tertuju kepada Polres Blora secara institusi, atas keberhasilan menangani berbagai kasus PPA serta komitmen kuat dalam melindungi hak-hak perempuan dan anak di wilayah Kabupaten Blora.
BACA JUGA: Hadiri Pemilihan Pengurus IMPARA Unnes, Bupati Arief Tegaskan Komitmen Dukung Mahasiswa Asal Blora
Selain itu, apresiasi juga diberikan secara khusus kepada Kapolres Blora AKBP Wawan Andi Susanto atas kepemimpinannya dalam mengoordinasikan penanganan kasus PPA serta memastikan proses penegakan hukum berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Wakapolres Blora, Kompol Slamet Riyanto, turut menerima penghargaan atas perannya dalam mendukung penyusunan strategi dan memastikan kelancaran setiap tahapan penanganan kasus.
Penghargaan serupa juga jatuh kepada Kasat Reskrim Polres Blora AKP Zaenul Arifin, yang berhasil mengelola dan mengoordinasikan kinerja Satuan Reserse Kriminal secara profesional, termasuk dalam proses penyidikan dan penindakan.
Tak kalah penting, peran Unit PPA Satreskrim Polres Blora mendapat sorotan khusus. Kanit PPA Ipda Subiyanto, bersama seluruh anggota Unit PPA, beroleh apresiasi atas dedikasi dalam memberikan perlindungan kepada korban, menjalin koordinasi lintas instansi, serta mengawal proses pemulihan korban secara berkelanjutan.
