SEMARANG, beritajateng.tv – Meskipun progam “Zero Lubang” sudah Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi gencarkan, warga tetap mengadukan soal infrastruktur yang rusak, utamanya jalan, ke Ombudsman.
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah, Siti Farida, mengungkap sebanyak 67 laporan masuk ke Ombudsman Jawa Tengah selama Januari-Maret 2025, termasuk saat libur Lebaran.
Dari 67 laporan itu, sebanyak 48 laporan sudah selesai dan 19 laporan masih dalam proses.
“Nah, untuk yang di 48 ini [laporan diterima] yang cukup banyak adalah terkait dengan infrastruktur. Dan ini kan matching juga ya dengan program prioritas kepala daerah, memang juga fokus kepada infrastruktur,” ungkap Farida saat beritajateng.tv jumpai di kantornya, Senin, 14 April 2025.
BACA JUGA: Jalan Rusak Gampang Viral, DPU Kabupaten Semarang Siapkan Rp8,7 M untuk Perbaikan
Meskipun telah berlangsung transisi kepala daerah, tutur Farida, PR Jawa Tengah di bidang infrastruktur tak kunjung rampung juga.
“Sebenarnya ini juga menjadi satu catatan ya. Maksudnya kan hal-hal dasar yang sudah selesai sebelum ini, tapi memang pada transisi kepala daerah kemarin rupanya ada PR yang belum selesai,” sambung Farida.
Farida mengungkap, aduan perihal jalan cenderung sama, baik jalan nasional, provinsi, maupun jalan kabupaten/kota di Jawa Tengah.
“Ternyata menyebar sama ya. Artinya, kan kita melihat bahwa baik kualitas jalan di kota maupun kabupaten ada juga [yang rusak], bahkan jalan desa itu memang betul menjadi satu hal yang perlu kita atensi terus,” beber dia.
Sudah ganti pemimpin, jalan rusak masih jadi PR Jawa Tengah
Farida begitu menyayangkan jalan rusak yang tak pernah henti dikeluhkan warga. Dalam hematnya, infrastruktur jalan merupakan etalase pelayanan publik.
“Padahal kalau kita mau bicara yang sederhana saja ya, jalan itu kan ibaratnya etalase pelayanan publik. Orang pasti akan melihat kualitasnya dan semuanya buruh pelayanan itu, baik pejabat maupun masyarakat,” ungkapnya.
Ia pun berdecak heran mengapa jalan rusak masih menjadi PR Jawa Tengah selama bertahun-tahun lamanya.
“Rakyat tuh pasti butuh jalan yang baik. Kenapa ini masih menjadi PR di Jawa Tengah?” imbuh Farida.
BACA JUGA: Prabowo Segera Terbitkan Inpres Jalan Daerah, Cegah Kepala Daerah Salah Gunakan Dana Pusat
Warga Kota Semarang paling banyak laporkan jalan rusak ke Ombudsman Jateng
Lebih lanjut, Farida menuturkan aduan perihal jalan rusak banyak ia dapatkan dari warga Kota Semarang. Pasalnya, jika dibandingkan dengan warga daerah lain, masyarakat Kota Semarang lebih familiar dengan Ombudsman RI.
“Mungkin ini sih tidak bisa apple to apple ya, tapi karena mungkin masyarakat yang banyak kenal Ombudsman di Semarang. Sehingga memang secara statistik yang paling banyak [laporannya] di Kota Semarang,” jelas Farida.
Kendati begitu, tutur dia, keseluruhan kualitas infrastruktur di Jawa Tengah masih perlu perhatian lebih dari pemerintah.
“Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan memang kualitas infrastruktur di Jawa Tengah masih perlu perhatian. Baik untuk jalan kabupaten/kota, provinsi, maupun jalan nasional. Kemarin yang arteri kan jalan nasional, itu masih ada problem dan kita memang menekankan urgensinya,” pungkas Farida. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
