SEMARANG, beritajateng.tv – Bupati nonaktif Pati, Sudewo, menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Senin, 15 Juni 2026.
Dalam persidangan tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membacakan sejumlah dakwaan terkait dugaan korupsi proyek Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan serta perkara pengisian perangkat desa di Kabupaten Pati.
Jaksa Joko Hermawan mengungkapkan, Sudewo š¯–½idakwa menerima suap dan gratifikasi dengan total nilai mencapai sekitar Rp3,8 miliar. Itu terjadi sewaktu ia masih menjabat sebagai anggota Komisi V DPR RI periode 2019-2024.
Dalam dakwaan pertama, Sudewo š¯–½isebut menerima suap sebesar Rp1,371 miliar. Uang itu berasal dari sejumlah kontraktor pelaksana proyek pembangunan infrastruktur perkeretaapian di lingkungan Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Menurut jaksa, uang tersebut š¯–½iterima setelah adanya komunikasi dan pengondisian terkait proyek-proyek yang berada di lingkungan DJKA.
BACA JUGA:Ā Bantah Terlibat Korupsi Pengisian Perangkat Desa dan Proyek DJKA, Sudewo: Itu Bukan Kewenangan Saya
Dalam dakwaan, Sudewo š¯–½isebut pernah meminta pejabat Balai Teknik Perkeretaapian untuk membantu pihak yang š¯–½iperkenalkannya sebagai “orang saya” dalam proses pelaksanaan proyek.
Tak hanya suap, jaksa juga mendakwa Sudewo menerima gratifikasi yang berkaitan dengan proyek-proyek perkeretaapian tersebut.
Total gratifikasi yang š¯–½idakwakan mencapai sekitar Rp2,4 miliar. Terdiri atas uang tunai Rp2,3 miliar dari Nur Widayat, sebilah keris Nogososro senilai Rp15 juta. Serta fasilitas perbaikan jalan di depan rumah Sudewo di Kadipiro, Surakarta, senilai Rp150 juta.
“Terdakwa telah menerima gratifikasi yang š¯–½ianggap suap yaitu menerima uang seluruhnya berjumlah Rp2,34 miliar. Dan barang berupa sebilah keris Nogososro dengan nilai Rp15 juta. Serta perbaikan jalan di depan rumah terdakwa dengan nilai Rp150 juta,” kata jaksa dalam persidangan.
Dakwaan Kedua dalam Sidang, Sudewo Disebut Paksa Calon Perangkat Desa Bayar Hingga Rp2,49 Miliar
Dalam dakwaan kedua, Sudewo juga š¯–½isebut terlibat dalam kasus dugaan korupsi pengisian perangkat desa di Kabupaten Pati.
Jaksa menyebut Sudewo bersama sejumlah kepala desa š¯–½iduga menyalahgunakan kewenangan dalam proses rekrutmen perangkat desa. Mereka š¯–½isebut memperoleh keuntungan hingga Rp2,495 miliar.
Dalam dakwaan š¯–½isebutkan, setelah menjabat sebagai Bupati Pati pada 2025, Sudewo š¯–½iduga meminta sejumlah uang dari calon perangkat desa melalui kepala desa.
Awalnya tarif yang š¯–½isebut š¯–½ipatok sebesar Rp150 juta untuk jabatan kepala urusan (kaur), kepala seksi (kasi), dan kepala dusun (kadus), serta Rp200 juta untuk jabatan sekretaris desa.
Setelah adanya keberatan dari sejumlah kepala desa, nilai tersebut š¯–½isebut š¯–½iturunkan menjadi Rp125 juta untuk jabatan kaur, kasi, dan kadus, serta Rp150 juta untuk posisi sekretaris desa.
Namun, dalam perkembangannya, tarif kembali naik menjadi Rp165 juta untuk jabatan kaur, kasi, dan kadus. Sementara sekretaris desa Rp225 juta.
Jaksa juga mengungkap adanya dugaan ancaman kepada calon peserta rekrutmen. “Apabila calon perangkat desa tidak mau memberikan uang maka š¯–½itinggal dan tidak akan ada lagi pengisian jabatan perangkat desa di tahun berikutnya pada masa kepemimpinan terdakwa sebagai bupati,” kata jaksa saat membacakan dakwaan.
BACA JUGA:Ā Momen Sudewo Keluar Sidang Korupsi, Kenakan Rompi Oranye Hingga Diiringi Sholawat dari Pendukung
Menurut jaksa, sedikitnya 15 calon perangkat desa telah menyerahkan uang melalui kepala desa masing-masing sebelum operasi tangkap tangan KPK š¯–½ilakukan pada Januari 2026.
Atas perbuatannya, terdakwa š¯–½ijerat dengan Pasal 12 huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999 yang š¯–½iubah dan š¯–½itambahkan dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi atau Pasal 606 ayat 2 KUHP tentang korupsi.
Menanggapi dakwaan yang š¯–½ibacakan jaksa, Sudewo melalui tim kuasa hukumnya menyatakan akan mengajukan nota keberatan atau eksepsi pada sidang berikutnya.
Dalam persidangan tersebut, Hakim Ketua, Edwin Pudyono, membacakan pakta integritas dan menegaskan komitmen agar menangani kasus tersebut dengan adil. Hal itu untuk mewujudkan visi Mahkamah Agung (MA) untuk meujudkan badan peradilan yang agung.
“Berperan secara bersama-sama dan proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantaran korupsi kolusi dan nepotisme gratifikasi suap dan pungutan liar,” ujar hakim ketua.
“Dilarang menghubungi majelis hakim atau hakim atau keluarga majelis hakim dengan maksud menawar putusan atau mempengaruhi putusan hakim,” pungkasnya.
Persidangan akan š¯–½ilanjutkan pada Senin, 22 Juni 2026. Agendanya yaitu pembacaan eksepsi dari pihak terdakwa sebelum majelis hakim memutuskan apakah perkara š¯–½ilanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok perkara. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
