Jateng

Jateng Dilanda Hujan Ekstrem, Ahmad Luthfi Minta Daerah Ajukan Asuransi Gagal Panen

×

Jateng Dilanda Hujan Ekstrem, Ahmad Luthfi Minta Daerah Ajukan Asuransi Gagal Panen

Sebarkan artikel ini
Hujan Jateng
Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi, dalam agenda Komitmen Bersama Pencapaian Target Kinerja Ketahanan Pangan Provinsi Jateng 2026, di The Sunan Hotel, Kota Surakarta pada Rabu, 14 Januari 2026. (Foto: Humas Pemprov Jateng).

SURAKARTA, beritajateng.tv — Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, meminta kepala daerah kabupaten/kota yang wilayahnya yang terdampak hujan ekstrem segera mengajukan asuransi gagal panen. Hal ini sebagai langkah perlindungan bagi petani.

Arahan itu disampaikan dalam agenda Komitmen Bersama Pencapaian Target Kinerja Ketahanan Pangan Provinsi Jateng 2026, di The Sunan Hotel, Kota Surakarta pada Rabu, 14 Januari 2026.

Beberapa daerah yang terdampak hujan ekstrem di Jateng dalam beberapa hari terakhir meliputi Kudus, Pati, dan Jepara. Banjir yang melanda di tiga daerah tersebut berdampak hingga ke lahan pertanian warga.

Luthfi meminta pemerintah kabupaten setempat segera melaporkan luas lahan yang berpotensi gagal panen kepada Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Kadistanbun) Jawa Tengah, Defransisco Dasilva Tavares, untuk keperluan pengurusan asuransi.

“Pak Frans (Kadistanbun) nanti untuk Kudus, Pati, dan Jepara segera ajukan terkait (asuransi) gagal panen,” ujarnya.

BACA JUGA: Masih Ada Siswa SMP Belum Bisa Baca, Ketua DPRD Kabupaten Semarang Sebut Mutu Pendidikan Turun

Luthfi menegaskan, cuaca ekstrem dan bencana hidrometeorologi tidak bisa dihindari. Namun, pencegahan dampak hujan di Jateng bisa melalui mitigasi dan kesiapsiagaan pemerintah daerah.

Luthfi menekankan pentingnya penguatan Standart operational procedure (SOP) dalam penanganan bencana di kabupaten/kota, termasuk kesiapan pemerintah daerah menetapkan status darurat, membentuk satuan tugas (satgas), dan memastikan dukungan logistik, serta layanan dasar bagi masyarakat terdampak.

Menurut Luthfi, pencapaian target ketahanan pangan tidak hanya oleh pemerintah provinsi secara mandiri, tapi butuh kolaborasi lintas wilayah dan lintas instansi.

“Tidak bisa hanya oleh gubernur seorang. Harus dengan (dukungan) para bupati/wali kota,” katanya.

Sebagai informasi, kegiatan komitmen ketahanan pangan ini menjadi bagian dari upaya Jawa Tengah mewujudkan swasembada pangan 2026, termasuk pencapaian target produksi padi 10,5 juta ton gabah kering giling (GKG). (*)

Simak berbagai berita dan artikel pilihan beritajateng.tv dengan bergabung ke saluran kami.

Gabung Channel WhatsApp