Menurutnya, kebijakan sektor transportasi saat ini memang perlu mendapat evaluasi guna mempertahankan eksistensi angkutan umum. Sebagai contoh dengan melakukan pembatasan kendaraan pada ruas-ruas jalan tertentu.
“Kebijakan memang perlu ada evaluasi juga. Mungkin perdagangan bisa dibebaskan, tapi harus ada pembatasan-pembatasan. Misalnya Kota Semarang yang menjadi smart city, yang masuk Semarang misalnya tidak boleh ada roda dua. Misalnya seperti itu,” paparnya.
BACA JUGA: Jalur Pantura Semarang-Demak Macet Parah, Dishub Jateng Imbau Pengendara Lewat Jalan Alternatif
Heri mengaku layanan angkutan umum, baik dari sisi kualitas dan kuantitas, memang mengalami penurunan. Maka dari itu, FGD ini menjadi salah satu ajang untuk merumuskan permasalahan tersebut.
Hingga saat ini, pihaknya tengah mengidentifikasi masalah sekaligus mencari alternatif solusi untuk jangka panjang. Perihal turunnya jumlah AKDP, pihaknya membuka kemungkinan adanya penambahan jumlah armada yang bekerja sama dengan pihak swasta.
“Layanan angkutan umum di Jateng kondisinya menurun, khususnya AKDP menurun. Ini menjadi PR bersama. Sangat mungkin nanti ada penambahan armada. Jangan-jangan kita pemerintah nggak perlu hadir, tapi dari sektor swasta tertarik itu investasi,” pungkasnya. (*)
Editor: Ricky Fitriyanto
