Nur dan suaminya yang sudah berusia 65 tahun itu merasa kesulitan dengan sistem transaksi elpiji 3 kilogram yang harus pangkalan lakukan. Bahkan, ia harus meminta bantuan anaknya untuk melakukan hal tersebut.
“Kalau salah [alias tidak melakukan] transaksi saja tidak akan dikirim. Kalau besoknya datang, kan malamnya harus lihat hape. Saya minta tolong anak saya untuk transaksi itu, karena saya mau beli [transaksi] sendiri caranya gak bisa. Pernah salah transaksi, hasilnya tidak dikirim dalam satu minggu itu,” keluh Nur.
BACA JUGA: Tanggapi Polemik Gas Elpiji 3 Kg, Pengamat Undip Soroti Buruknya Sistem Komunikasi Pemerintah
Tak jauh dari pangkalan milik Nur, ada pangkalan lain yang ia sebut menerima 60 hingga 100 tabung setiap pengiriman. Menurutnya, pangkalan yang menerima banyak tabung itu merupakan pemodal besar.
Selanjutnya, kata Nur, pangkalan itu akan menjual kepada pengecer.
“Kami modalnya kecil, tidak bisa mengajukan banyak seperti mereka,” ungkapnya.
Hanya cari untung Rp2 ribu per tabung, keuntungan Nur cuma Rp40 ribu per minggu
Hidup dengan mengelola usaha sebagai pangkalan gas elpiji 3 kilogram, Nur sebut, tak begitu banyak mendatangkan keuntungan.
Pasalnya, ia tak boleh menjual harga lebih dari HET. Jika ketahuan, maka status pangkalannya akan dicabut. Per tabungnya, Nur mengaku hanya mendapat untung Rp2 ribu saja.
“Untungnya Rp2 ribu per tabung. Saya tuh kasihan sama supir yang mengantar. Dari sana itu memang harganya Rp15.700, terus saya bayar Rp16 ribu, sisanya untuk supir. Kasihan supirnya, podo-podo wong cilik (sama-sama rakyat kecil),” pungkas Nur.
Sehingga, bila Nur hanya menerima 20 tabung gas per minggu, artinya keuntungan yang ia peroleh hanya Rp40 ribu saja dari hasil jual-beli gas elpiji 3 kilogram tersebut. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
