Klaster Pantura Barat mencakup wilayah Brebes, Kota Tegal, Kabupaten Tegal, Pemalang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Batang, dan Kendal, dengan total luasan sekitar 7.594,04 hektare.
Klaster Pantura Tengah-Timur meliputi Kota Semarang, Demak, Jepara, Pati, dan Rembang, dengan total luasan sekitar 9.327,94 hektare.
Sementara Klaster Pantai Selatan mencakup Kabupaten Cilacap, Kebumen, dan Purworejo, dengan total luasan sekitar 5.310,83 hektare.
Klaim Mampu Lindungi Pesisir dari Abrasi dan Banjir, Sekaligus Pulihkan Ekosistem
Menurut Amehr, pengembangan karbon biru memiliki peran strategis dalam melindungi wilayah pesisir Jawa Tengah, khususnya kawasan Pantura yang selama ini rawan abrasi dan banjir.
“Di pesisir Pantura, karbon biru ini penting karena ekosistem mangrove punya fungsi melindungi pantai dari abrasi. Proyek karbon biru ini salah satunya adalah penanaman mangrove, sehingga bisa melindungi pesisir Pantura Jawa Tengah dari ancaman abrasi dan banjir,” terangnya.
Selain fungsi perlindungan, Amehr menegaskan ekosistem mangrove juga berperan penting dalam menjaga keanekaragaman hayati laut.
“Yang kedua itu mempertahankan keanekaragaman hayati. Di sektor kelautan dan perikanan ada kepiting, ada ikan, itu menjadi habitatnya. Itu yang menjadi target kami untuk merehabilitasi dan merevitalisasi pesisir Pantura Jawa,” ujarnya.
Ia menambahkan, pengembangan karbon biru juga terarah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. “Yang ketiga, pastinya meningkatkan ekonomi masyarakat pesisir dalam pengembangan karbon biru itu,” katanya.
Terkait pembiayaan, Amehr menyebut skema pendanaan masih akan ada pembahasan lebih lanjut setelah penetapan lokasi. Namun, program ini ia pastikan melibatkan berbagai pihak.
“Yang pasti melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha. Makanya tadi kami undang kawasan industri dan pelaku-pelaku usaha yang membutuhkan. Nanti kita diskusikan sharing pembiayaannya seperti apa, termasuk pendapatan dari karbon birunya,” jelasnya.
Ia menegaskan belum menentukan porsi pendanaan dari APBN maupun sumber lain dan masih menunggu kajian lanjutan.
“Kalau porsinya berapa persen dari APBN itu belum. Urutannya kita identifikasi lokasi, sosialisasi ke masyarakat, baru nanti dibicarakan pembiayaannya,” ujarnya.
