Keterlibatan Perempuan Dalam Pemilu Meningkat, Tia Hendi: Perempuan Potensial di Politik

Krisseptiana Hendrar Prihadi.

SEMARANG, 12/10 (BeritaJateng.tv) – Partisi perempuan dalam pemilu jadi pembahasan hangat dalam webinar yang digelar Bawaslu Kota Semarang.

Acara virtual yang mengangkat tema kontribusi dan tantangan Pemilu serentak itu, diikuti peserta dari berbagai daerah.

Beberapa narasumber berkompeten dihadirkan dalam kegiatan tersebut, seperti Ketua Bawaslu Kota Semarang, Muhammad Amin, Lamlam Musrofah anggota Bawaslu RI, Fajar Saka eks Ketua Bawaslu Jateng Periode 2017-2022 dan Krisseptiana Hendrar Prihadi.

Dalam kesempatan itu, Krisseptiana Hendrar Prihadi menjelaskan, perempuan bisa berperan dalam politik dan memberi kontribusi dalam Pemilu.

Meski demikian, istri Hendrar Prihadi itu mengatakan masih ada keterbatasan yang dialami perempuan.

“Tren pencalonan keterwakilan perempuan terus meningkat dalam pemilu, di Kota Semarang pada Pemilu 2009 keterlibatan perempuan di angka 31,8 persen, pada 2014 menjadi 37,4 persen dan kembali naik menjadi 40 persen pada Pemilu 2019,” ujar wanita yang akrab Tia ini.

Dari data tersebut, Tia menuturkan, semakin tinggi keterwakilan perempuan, semakin kuat pengaruhnya dalam hal membuat kebijakan.

“Meski demikian, namun faktanya justru tingkat keterpilihan perempuan dalam politik di Kota Semarang terbilang rendah. Karena di DPRD Kota Semarang tingkat keterpilihan perempuan hanya 18 persen atau hanya 9 orang dari 50 wakil yang mengisi kursi,” ujarnya.

Untuk itu, ia mengatakan perlunya peningkatan kesadaran perempuan untuk menggeser peran dari objek politik menjadi subjek politik.

“Kami harap perempuan yang duduk di legislatif bisa membawa aspirasi perempuan dan membuat kebijakan untuk perempuan. Perempuan bisa membawa perubahan dalam Pemilu dengan memberikan suaranya saat memilih wakil yang bisa menyuarakan hak-hak perempuan,” jelasnya.

Adapun Ketua Bawaslu Kota Semarang, Muhammad Amin, menjelaskan, anjuran 30 persen dari total pendaftar Panwascam di 16 kecamatan sudah terpenuhi.

“Lewat webbinar ini kami ingin keterlibatan perempuan tidak hanya pada sisi kuantitas, namun juga bisa berperan dalam pengawasan,” paparnya.

Sementara itu, Pengamat Politik, Fajar Saka menambahkan, Pemilu untuk warga negara dan untuk kesejahteraan, jadi tidak hanya laki laki, perempuan juga memiliki hak yang sama.

“Untuk mendorong keterlibatan perempuan dibutuhkan ruang dan harus ada lembaga yang berani membuat kebijakan, agar keterlibatan perempuan dalam politik bertambah,” jelasnya.

Ditambahkannya, regulasi 30 persen keterlibatan perempuan dalam pembentukan Panwascam bukan suatu pembatas.

“Banyak yang menilai angka itu adalah pembatas, padahal yang dimaksud 30 persen adalah jumlah minimum bukan maksimalnya,” tambahnya. (Ak/El)

Leave a Reply