Untuk itu, ia mengatakan perlunya peningkatan kesadaran perempuan untuk menggeser peran dari objek politik menjadi subjek politik.
“Kami harap perempuan yang duduk di legislatif bisa membawa aspirasi perempuan dan membuat kebijakan untuk perempuan. Perempuan bisa membawa perubahan dalam Pemilu dengan memberikan suaranya saat memilih wakil yang bisa menyuarakan hak-hak perempuan,” jelasnya.
Adapun Ketua Bawaslu Kota Semarang, Muhammad Amin, menjelaskan, anjuran 30 persen dari total pendaftar Panwascam di 16 kecamatan sudah terpenuhi.
“Lewat webbinar ini kami ingin keterlibatan perempuan tidak hanya pada sisi kuantitas, namun juga bisa berperan dalam pengawasan,” paparnya.
Sementara itu, Pengamat Politik, Fajar Saka menambahkan, Pemilu untuk warga negara dan untuk kesejahteraan, jadi tidak hanya laki laki, perempuan juga memiliki hak yang sama.
“Untuk mendorong keterlibatan perempuan dibutuhkan ruang dan harus ada lembaga yang berani membuat kebijakan, agar keterlibatan perempuan dalam politik bertambah,” jelasnya.
Ditambahkannya, regulasi 30 persen keterlibatan perempuan dalam pembentukan Panwascam bukan suatu pembatas.
“Banyak yang menilai angka itu adalah pembatas, padahal yang dimaksud 30 persen adalah jumlah minimum bukan maksimalnya,” tambahnya. (Ak/El)
