SOLO, beritajateng.tv – DPRD Jateng memastikan anggaran pendidikan Jateng sudah melebihi 20 persen. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua DPRD Jateng Sumanto saat menjadi narasumber dialog Aspirasi Jawa Tengah bertemakan “PPDB Jateng 2023”, di Studio TATV Solo, Selasa, 13 Juni 2023 malam.
Ketua DPRD Jateng menyebut, APBD Jateng sebesar Rp 28,7 triliun sebanyak 20 persen lebih telah dialokasikan untuk anggaran pendidikan Jateng. Pihaknya menekankan bahwa pendidikan merupakan hal penting, sebab menjadi hak bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali.
BACA JUGA: Soroti Berbagai Masalah Pendidikan, Fraksi PAN DPRD Jateng Minta Pemprov Benahi Hal Ini
“Setiap tahun anggaran kita pasti tambah, tambah sekolah baru. Jadi APBD nya itu sekitar Rp 25,89 triliun itu. Itu yang untuk anggaran pendidikan Jateng sudah lebih dari 20 persen. Itu ya termasuk guru, sekolah, dan sebagainya,” ungkap Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto.
Ia menambahkan, kebijakan tersebut karena masalah pendidikan menjadi hak warga negara.
“Pemerintah harus bisa memberikan yang terbaik, karena dengan pendidikan itu akan mencakup kedepannya negara ini akan seperti apa,” imbuhnya.
Ketua DPRD Jawa Tengah terus konsisten soroti pendidikan
Sumanto juga mengibaratkan pentingnya pendidikan dengan menyebut peristiwa bom yang menimpa Kota Hiroshima dan Nagasaki, Jepang pada tahun 1945 silam.
“Di tangan Pak Syamsudin dan kawan-kawan ini pendidikan itu sangat penting. Bahkan kalau perang di Jepang waktu Nagasaki dan Hirosima dibom, yang ditanya bukan tentara yang meninggal, tetapi gurunya yang hidup masih ada berapa. Itu pentingnya semua itu,” terang Sumanto.
BACA JUGA: Dinas Pendidikan Siap Gunakan Kurikulum Merdeka Pasca Dua Tahun Percobaan
Lebih lanjut, pihaknya akan tetap konsisten dalam menyoroti masalah pendidikan. Sebab, konsistensi tersebut akan berpengaruh dengan jejak kedepan yang akan tampak seperti apa. Salah satu masalah pendidikan di Jateng yang tak luput dari perhatiannya yakni kecamatan yang tidak memiliki sekolah negeri atau wilayah blindspot.
Sumanto menyebut, permasalahan zonasi bukan hanya pada area blindspot semata. Namun, zonasi wilayah 3 dan 4 juga menimbulkan problem. Tidak sedikit calon peserta didik yang akhirnya terlempar ke sekolah swasta.
“Kita kan mendengar ini banyak seperti yang saya sampaikan. Tidak hanya pada blindspot aja, tapi zonasi 3 dan 4 aja susah mau ke mana, paling ke swasta, harapannya juga begitu. Kalau semua kita serahkan ke negara semua ya nggak kuat, jadi sektor-sektor swasta itu pemerintah harus memberikan dorongan,” pungkasnya. (*)
Editor: Ricky Fitriyanto
