“Karena ada ketua RT dan RW ada yang lebih dari dua periode tidak pernah ada masalah. Ini tiba-tiba ada surat pemberhentian pengurus RW dengan alasan masa baktinya telah habis. Surat itu bentuknya Peraturan Lurah, padahal tidak ada mekanisme di tingkat Perda atau Perwal yang mengatur agar Lurah membuat Peraturan Lurah,” tandas Sodri.
Dalam rapat warga tersebut, Sodri menyatakan surat pemberhentian yang diterbitkan Lurah Bangetayu Wetan itu bertentangan dengan Peraturan Walikota Semarang No. 17a/2012 tentang tatacara pembentukan pengurus dan Pergantian Antar Waktu (PAW) lembaga kemasyarakatan .
“Langkah-langkah dari Pak Karsidin ini cukup sistematis untuk membuat rusak struktur kepengurusan lembaga kemasyatakatan, dalam hal ini RW 5,6, dan 8,” imbuhnya.
“Para warga di ketiga RW tersebut sebenarnya sudah melakukan pemilihan ketua RW dan Berita Acaranya sudah dikirimkan kelurah, tapi tidak ada tanggapan. Malah yang muncul surat pemberhentian,” ujar Sodri.
Di akhir, Sodri meminta agar Lurah Bangetayuwetan dikoreksi kinerjanya.
“Saya minta pada pemerintah agar Lurah Bangetayu Wetan untuk dikoreksi,” tutupnya.
Sekratris Kecamatan Genuk, Suroto mengatakan memang dirinya tidak menerima informasi atau pemberitahuan dari Lurah Bangetayu Wetan terkait pemberhentian dan pemilihan kembali di tiga RW di atas.
“Saya sudah mengecek di kecamatan tidak ada surat tembusan terkait dinamila yang terjadi di tiga RW tersebut,” jelasnya.
Namun Suroto mengatakan pada forum warga agar bersabar jika memang menuntut pergantian lurah atas tindakan indisiplinernya. Dia menjelaskan proaesnya tidak mudah, apalagi Karsidin baru tiga bulan dilantik.
“Bapak-bapak sabar njeh, pergantian pejabat itu tidak mudah, ada prosesnya,” ujar Suroto. (Ak/El)
