“Ya bisa saja toh [dimakzulkan] lewat proses di lembaga perwakilan. Kalau nanti terbukti dan MA memberikan justifikasi bahwa Bupati Sudewo melanggar hukum dan sumpah, ya bisa. Tapi bukan dalam arti saya tidak suka dengan Bupati Sudewo, bukan. Karena pertanyaannya tadi bisa atau tidak dimakzulkan? Ya bisa,” tegas dia.
Pihaknya pun menegaskan ia tak dalam posisi mendorong atau tidak terhadap pemakzulan Sudewo. Hanya saja, ia meminta agar penegakan proses hukum bisa seadil-adilnya.
“Jadi low enforcement ya, kalau orang Jawa kan ada tuh Ratu Adil. Ratu adil itu apa? Ratu itu peraturan, Adil yo yang bisa tegak, bisa adil. Jangan hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Ini bukan persoalan dorong-mendorong, tapi persoalan negara, untuk penyelamatan negara,” pungkas Riyanta.
Sudewo minta Pansus Hak Angket fokus pada PBB-P2 saja, sebut tak ada pemimpin yang sempurna
Sebelumnya, Sudewo berharap pansus pemakzulan di DPRD Pati, Jawa Tengah, tak menelanjangi kepemimpinannya dengan melebarkan membahas persoalan yang lain.
Ia meminta fokus pada persoalan Pajak Bumi Bangunan Perkotaan-Pedesaan (PBB P2) saja yang rakyat Pati protes hingga demonstrasi besar-besaran pada 13 Agustus lalu.
“Saya berharap Pansus itu tidak melebar ke mana-mana. Yang jadi persoalan, PBB-P2, ya PBB-P2 saja, jangan ke mana-mana. Jangan live streaming, ini dijadikan kesempatan untuk menelanjangi pemerintah,” kata Sudewo di Masjid Agung Pati, Jumat, 5 September 2025.
BACA JUGA: Gelar Wayang Lakon Sang Kumbokarno, Fraksi PDIP Jateng Kenang 100 Tahun Ki Narto Sabdo
Bahkan, dalam kesempatan itu, Sudewo menegaskan tak ada kepemimpinan di dunia yang sempurna.
“Tidak ada pemimpin di dunia ini yang sempurna kecuali Nabi Muhammad. Enggak ada yang sempurna,” jelasnya.
Pernyataan itu ia sampaikan usai rapat Pansus yang membahas Ketua Dewas RSUD Pati. Pansus menemukan adanya dugaan penyalahgunaan jabatan yang Ketua Dewas RSUD Pati Torang Manurung lakukan.
