SEMARANG, beritajateng.tv – Ketua Umum Organisasi Masyarakat (Ormas) Gerakan Jalan Lurus (GJL) sekaligus Mantan Anggota DPR RI asal PDI Perjuangan (PDIP), Riyanta, menanggapi proses pemakzulan Bupati Pati Sudewo yang tengah berproses di Pansus Hak Angket DPRD Pati.
Riyanta mendorong persoalan Sudewo tersebut bisa diselesaikan secara politik dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Terlebih, kata Riyanta, proses pansus dan pemeriksaan yang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lakukan tengah berjalan.
Hal itu Riyanta ungkap saat beritajateng.tv jumpai di Ruang Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang, Senin, 8 September 2025.
“Saya mendorong persoalan yang berkaitan dengan Bupati Sudewo itu diselesaikan yang pertama secara politik, proses pansus sudah berjalan, ditunggu saja seperti apa. Kemudian secara hukum, proses di KPK juga sudah berjalan, ditunggu saja,” ujar Sudewo.
BACA JUGA: Mayoritas PAC PDIP Kebumen Dukung Pinka Haprani, Gantikan Bambang Pacul Pimpin DPD Jateng
Riyanta yang sebelumnya menjabat sebagai Anggota Komisi II DPR RI dari dapil Pati itu pun meyakini pemeriksaan yang tengah KPK lakukan tidak main-main.
Sama halnya dengan Pansus Hak Angket DPRD Pati yang tengah mengkaji soal kebijakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Sudewo yang memantik amarah publik di Pati beberapa waktu lalu.
“Saya yakin lembaga KPK tidak main-main, apalagi kita semua tahu bahwa persoalan Bupati Pati saat ini mendapatkan perhatian publik, bahkan bisa memicu satu gerakan di seluruh Indonesia. Saya yakin KPK tidak akan main-main, kita percayakan pada DPRD Pati, kita percayakan proses hukumnya kepada KPK,” tegas Riyanta.
Proses pemakzulan Bupati Sudewo harus ‘Ratu Adil’
Lebih lanjut, Riyanta pun membenarkan adanya kemungkinan untuk melakukan pemakzulan pada Sudewo. Dengan catatan, kata dia, Mahkamah Agung (MA) bisa memberikan justifikasi bahwa Sudewo melanggar hukum dan sumpahnya sebagai bupati.
