Ia menyebut diskusi terkait respons masyarakat telah berlangsung di level pimpinan. Menurutnya, kebijakan pemerintah harus mempertimbangkan keseimbangan antara layanan kepada masyarakat dan kondisi fiskal daerah.
“Harapannya kebijakan itu tidak banyak membebani masyarakat dalam kondisi saat ini. Itu juga menjadi atensi dari Pak Gubernur,” tegas Agung.
Di sisi lain, Agung menekankan bahwa kontribusi pajak masyarakat akan kembali dalam bentuk layanan publik dan pembangunan. Oleh karena itu, Komdigi Jawa Tengah terus menyampaikan narasi bahwa pajak yang masyarakat bayarkan untuk kepentingan publik.
“Kontribusi masyarakat dari pajak itu juga akan kembali ke masyarakat dalam bentuk program pembangunan di bidang kesehatan, infrastruktur. Apalagi sekarang banyak bencana, itu juga membutuhkan kontribusi masyarakat lewat pajak. Itu yang terus kami sampaikan, bahwa kontribusi masyarakat itu kembali ke masyarakat dalam bentuk layanan dan pembangunan yang lebih optimal,” pungkasnya. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
