BACA JUGA: Ramai Seruan Stop Bayar Pajak, BPSK Semarang: Opsen PKB Kurang Ajar, Masyarakat Sudah Muak
Selain memberi label hoaks, Komdigi Jawa Tengah juga menyertakan tautan informasi resmi pemerintah agar masyarakat mendapat rujukan yang benar.
“Kami juga memberikan link informasi resmi dari pemerintah. Sehingga ketika masyarakat membaca bahwa ini hoaks atau disinformasi, kami juga mengedukasi sekaligus memberikan informasi yang benar,” ujar Agung.
Ia menegaskan, Komdigi Jateng tidak memiliki kewenangan untuk menurunkan atau take down konten. Namun, untuk konten yang benar-benar hoaks, pihaknya tetap melaporkan ke pengelola platform.
“Kami hanya bisa memberikan laporan kepada pemilik platform bahwa informasi ini tidak relevan. Yang punya kewenangan take down itu pemerintah pusat. Kalau yang benar-benar hoaks itu langsung kami laporkan ke pemilik platform,” imbuhnya.
Tren Menurun Pasca Konferensi Pers, Aspirasi Warganet jadi Bahan Evaluasi Pemerintah
Terkait jumlah konten hoaks atau provokatif soal opsen PKB, Agung menyebut belum memiliki angka pasti. Namun, ia menilai konten hoaks dan provokasi masih terukur dan belum tersebar masif.
“Angka pastinya nanti ya, tapi cenderung masih terukur, belum mewabah. Kalau saya lihat respons publik lewat postingan itu, trennya justru menurun,” ujarnya.
Bahkan, kata Agung, lonjakan percakapan di media sosial sempat terjadi setelah konferensi pers Pemprov Jawa Tengah oleh Sekda dan Kepala Bapenda pada 13 Februari 2026 lalu yang menjelaskan soal kebijakan PKB dan opsen.
“Sejak presscon itu kan tinggi banget. Setelah tanggal 16, 17, itu trennya sudah menurun,” katanya.
Agung menegaskan, aspirasi yang berkembang di media sosial tidak Pemprov Jawa Tengah abaikan. Gubernur, kata dia, tetap mencermati dan menelaah berbagai respons publik sebagai bahan evaluasi kebijakan.
BACA JUGA: Bikin Pajak Kendaraan Naik, Begini Simulasi Perhitungan Opsen PKB di Jawa Tengah
“Apa pun yang masyarakat sampaikan tidak harus kami resisten dan kami abaikan. Itu tetap kami cermati, kami telaah, kami kaji. Dan itu menjadi bahan pertimbangan kebijakan pemerintah,” ujarnya.
