“Dengan adanya hal yang mencuat di masyarakat tentunya ini sesuatu yang harus segera kita carikan solusinya,” imbuhnya.
BACA JUGA: Pajak Naik Padahal Nilai Kendaraan Menyusut Tiap Tahun, Bapenda Jateng Beberkan Skema NJKB dan Opsen
Menanggapi keluhan masyarakat terkait nominal pajak kendaraan, termasuk kendaraan lama yang berpajak tinggi, Bambang menilai perlu merangkum seluruh persoalan tersebut dalam kebijakan yang menyeluruh.
“Keluhan-keluhan seperti itu, kebijakan yang akan diambil itu juga dalam rangka untuk merangkum dan merespons apa yang menjadi bermacam-macam persoalan ataupun keluhan yang ada di masyarakat,” terang Bambang.
Ia menyebut, persoalan besaran nominal hingga kendaraan lama yang dinilai mahal harus menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan.
“Ini yang harus bisa dirangkum dan nanti akan bisa dikeluarkan dengan adanya kebijakan yang saya sampaikan harapan saya itu adalah kebijakan yang win-win solution itu,” kata Bambang.
Wacana Relaksasi 5 Persen Tak Libatkan DPRD Jawa Tengah
Bambang menegaskan, angka relaksasi 5 persen yang Pemprov Jateng cetuskan pada konferensi pers Jumat, 13 Februari 2026 lalu bukan merupakan kesepakatan bersama antara DPRD dan Pemprov, melainkan masih menjadi ranah eksekutif untuk pengkajian.
“Kalau kebijakan apa pun itu kan biasanya nanti kebijakan Pergub. Nah, intinya kami mengatakan, monggo Pemprov segera lakukan kajian secara komprehensif, kemudian bisa ada solusi,” jelasnya.
Ia menambahkan, DPRD tidak berada dalam posisi menentukan angka diskon tersebut, melainkan mendorong agar pengambilan kebijakan benar-benar berdasarkan kajian mendalam.
“Nantinya apa pun yang penting itu kebijakan yang sudah benar-benar mengantungi kajian yang mendalam, komprehensif, dan yang tentunya lagi yaitu kebijakan yang memberikan jalan keluar kita bersama itu,” tegasnya.
BACA JUGA: Ramai Seruan Stop Bayar Pajak, BPSK Semarang: Opsen PKB Kurang Ajar, Masyarakat Sudah Muak
Bambang juga menyatakan, ia enggan menanggapi ajakan “stop bayar pajak” di media sosial. Ia memilih mendorong solusi konkret dari pemerintah.
