Pihaknya menduga, alasan Pemerintah tak kunjung mengangkat ribuan guru swasta P1 itu lantaran kendala biaya.
“Pemerintah gak mampu bayarnya, alokasinya juga belum ada. Loksus belum ada, pemerintah sudah mau testing, tetapi biayanya gak ada,” ungkap Messy.
BACA JUGA: Kritik Program Satu OPD Satu Desa Dampingan untuk Kurangi Kemiskinan, Komisi E DPRD Jateng Nilai Tak Efisien
Ia pun menyebut masalah ini menjadi dilema sendiri bagi ribuan guru swasta P1. Pasalnya, guru swasta juga ingin mendapatkan penghidupan yang lebih layak dengan menjadi guru berstatus ASN/P3K.
“Itu dilema tersendiri, karena guru yang mau daftar pasti guru potensial. Walaupun tertatih-tatih atau gajinya sedikit, mereka sangat di harapkan oleh swastanya tersendiri. Kalau dia mendaftar jadi guru pegawai negeri tapi kenyataannya gak bisa diterima, itu dilema tersendiri,” pungkas Messy. (*)
Editor: Farah Nazila
