SEMARANG, beritajateng.tv – Wakil Ketua Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah, Yudi Indras Wiendarto, mengkritik salah satu upaya pengentasan kemiskinan yang selama ini diterapkan di Jawa Tengah. Adapun upaya yang ia kritik tersebut tak lain program Satu OPD, Satu Desa Dampingan.
Saat menyampaikan materi dalam acara Rapat Koordinasi dan Sinkronasi Graduasi Bantuan Sosial di Kantor Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Jawa Tengah pada Senij, 24 Februari 2025, upaya Satu OPD, Satu Desa Dampingan itu tak memberikan dampak signifikan dalam mengentaskan kemiskinan.
Bukan tanpa alasan, politisi Gerindra itu menyinggung bahwa aksi pengentasan kemiskinan ini setelah OPD melakukan penetapan anggaran masing-masing. Hal itu membuat pengentasan kemiskinan di setiap desa bisa tak tepat sasaran.
“Rencana kerja OPD kan sudah disusun semua. Dinas Pertanian bikin apa, butuh berapa bibit dan pupuk berapa. Dinas Peternakan butuh berapa, itu sudah dibikin semua. Setelah itu baru rapat tim pengendalian kemiskinan daerah,” ucap Yudi.
BACA JUGA: Tekankan Nilai Sosial-Budaya di Sekolah, Wakil Ketua DPRD Jateng: Agar Tak Cuma Cerdas Intelektual
Jika desa yang menjadi dampingan Dinas Sosial membutuhkan ternak, kata Yudi, hal itu tentu akan sulit untuk terpenuhi. Alasannya, Dinas Sosial tak menganggarkan pengadaan ternak.
“Akhirnya semua yang terjadi sesuai dengan rencana kerja anggarannya masing-masing. Sehingga, terus terang kegiatan pengentasan kemiskinan itu di adakan dengan pelatihan,” beber dia.
Tentunya, tutur Yudi, kegiatan pelatihan berupa seminar itu sulit untuk benar-benar mengentaskan kemiskinan.
“Misal budget untuk 1000 orang, per pelatihan menghadirkan 100 orang. Kalau sudah 10 kali pelatihan, ada pembicara, makan minum, LPJ lengkap, selesai. Tapi gak selesai kemiskinannya,” ucap dia.
Lebih lanjut, Yudi membeberkan anggaran kabupaten/kota di Jawa Tengah untuk mengentaskan kemiskinan cukup besar.
Bahkan, total anggaran setiap dinas di setiap kabupaten/kota mencapai Rp400 miliar untuk mengentaskan kemiskinan.
