SALATIGA, beritajateng.tv – Konfik yang terjadi di Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana (FH UKSW) Salatiga terus berlanjut. Tiga pejabat FH UKSW yang sebelumnya telah dicopot akhirnya menempuh upaya hukum.
Ketiganya yakni Prof. Dr. Umbu Rauta yang dicopot dari jabatan Dekan FH UKSW; Ninon Melatyugra, S.H., M.Hum. dari Kepala Prodi S-1 Ilmu Hukum FH UKSW; serta Freidelino PRA de Sousa, S.H., M.Hum. sebagai Korbid KKK FH UKSW.
Setidaknya sudah ada 10 orang kuasa hukum yang akan mendampingi mereka dan bahkan jumlahnya masih bisa bertambah.
BACA JUGA: Sikapi Polemik Rektor UKSW Salatiga, Rapat Senat Universitas Ambil Dua Keputusan Ini
“Kami masih menunggu hingga 10 hari untuk mendapatkan jawaban kesediaan dari yang lain,” kata Umbu Rauta di Salatiga, Selasa, 3 Juni 2025.
Menurut Umbu, langkah yang pihaknya lakukan merupakan upaya hukum administrasi dengan mengajukan keberatan atas pemberhentian sebagai pejabat di Fakultas Hukum UKSW kepada pihak yang memberhentikan pada 26 Mei 2025 lalu.
Apabila pihak rektorat tetap tidak memberikan jawaban, kata Umbu, maka demi hukum keberatan tersebut dikabulkan. Pengajuan banding tersebut yakni kepada Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Satya Wacana (YPTKSW), termasuk ke pembina dan pengurus.
Bakal gugat Rektorat UKSW ke PTUN atas kasus di FH
Umbu menyampaikan, jika langkah-langkah tersebut tak berhasil, maka pihaknya akan menempuhh langkah gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). “Karena itu merupakan amanat Undang-Undang,” tegasnya.
Ninon Melatyugra menambahkan, setelah muncul surat pemberhentian, sejak saat itu pula tidak pernah ada lagi komunikasi dengan pihak rektorat. “Bahkan permohonan agar ada dialog dengan rektorat, sampai hari ini, juga buntu,” jelasnya.
Sementara itu, Presidium Alumni Peduli Almamater Fakultas Hukum UKSW menegaskan, dengan adanya konflik yang berkepanjangan saat ini, UKSW menjadi rusak karena kesewenang-wenangan rektorat.
BACA JUGA: Polemik Pergantian Dekan, Dosen dan Mahasiswa Fakultas Hukum UKSW Klarifikasi Pernyataan Rektor
