Ada banyak faktor yang memperkuat alasan mengapa fenomena pernikahan dini ini sulit untuk dihilangkan. Salah satunya adalah minimnya akses pendidikan, khususnya di daerah terpencil. Anak-anak, terutama perempuan, tidak mendapatkan pendidikan yang memadai. Di saat pendidikan tidak dianggap penting, muncul lah pemikiran bahwa ‘pernikahan dini menjadi jalan untuk mengamankan masa depan’. Adapun kurangnya akses informasi soal dampak negatif pernikahan dini; resiko kesehatan reproduksi dan hilangnya kesempatan pendidikan membuat masyarakat tidak sepenuhnya aware atau menyadari bahayanya. Persepsi soal hak dan kewajiban juga telah mendorong banyak orang tua enggan memperjuangkan hak pendidikan anaknya. Ketika pendidikan dianggap sebagai hak, orang tua berpikira bahwa hal tersebut adalah sunnah, tidak apa-apa jika tidak dilakukan. Persepsi tersebut yang harusnya diubah untuk memerjuangkan hak-hak anak.
BACA JUGA: ‘Sold Out!’: Pernikahan Bukan untuk Membeli Wanita
Di Indonesia, data dari BPS-Susenas pada tahun 2022 mencatat jika 22,52 persen anak tidak dapat mendapatkan pendidikan.
Faktor budaya dan sosial, tentunya juga ‘bermain’ dalam fenomena ini. Banyak komunitas yang menganggap bahwa pernikahan dini adalah cara yang tepat untuk melindungi kehormatan keluarga. Misalnya saja, perempuan, didorong untuk menikah muda demi menjaga diri dari pergaulan bebas, yang mana dianggap dapat menjelekkan nama baik keluarga. Hal ini juga terdukung dari adanya norma-norma masyarakat yang menilai bahwa perempuan yang menikah muda dapat mengurus rumah tangganya dengan baik.
Selain itu, faktor ekonomi, yang tentunya menjadi alasan kuat di balik fenomena praktik pernikahan dini. Seperti penelitian dari Bank Dunia (2017), rendahnya tingkat pendidikan dan tingginya tingkat kemiskinan di kalangan perempuan berkontribusi terhadap adanya praktik pernikahan dini di Indonesia. Keluarga yang hidup dalam kemiskinan sering melihat solusi atas beban ekonomi keluarga ke anak perempuan mereka, ya, lalu menikahkan anaknya. Dengan ini, nantinya beban ekonomi akan terlimpahkan ke suami dan keluarganya. Padahal, ini hanya akan mengulang siklus kemiskinan, di mana anak-anak terpaksa putus sekolah untuk bekerja menghidupi keluarga mereka.
