SEMARANG, beritajateng.tv – Belakangan publik tengah ramai oleh polemik proyek penulisan ulang sejarah RI. Terlebih, dua pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon terkait revisi sejarah sehubungan dengan peristiwa 1998 pada 11 Juni 2025 lalu memantik amarah dan kritik keras publik.
Fadli menyatakan tidak terdapat bukti kekerasan terhadap perempuan, termasuk perkosaan massal, dalam peristiwa 1998. Kemudian Fadli mengklaim informasi tersebut hanya rumor dan tidak pernah tercatat dalam buku sejarah.
Menanggapi itu, Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Bambang “Pacul” Wiryanto angkat bicara. Menurutnya, sah-sah saja melakukan revisi sejarah.
Hanya saja, kata Bambang Pacul, bukan tanpa alasan Fadli Zon menerima kritik keras atas pernyataannya tersebut.
BACA JUGA: Libur Panjang Telah Tiba, Berikut Rekomendasi Wisata Edukasi dengan Warisan Sejarah di Jawa Tengah
“Begini loh, sejarah itu boleh saja ditulis resmi pemerintah, boleh saja ditulis, monggo saja. Tapi gak usah dipidatokan [digembar-gemborkan], kalau dipidatokan pasti akan ada kontra, tidak mungkin tidak,” ungkap Bambang Pacul saat dijumpai di Rumah Dinas Wali Kota Blitar, Jawa Timur, Sabtu, 21 Juni 2025 sore.
Wakil Ketua MPR RI itu pun meminta agar tak ada intervensi kepada sejarawan yang terlibat dalam proyek penulisan ulang sejarah tersebut.
“Yang nulis kan sejarawan, jangan diintervensi. Tapi itu pun akan ada kontranya, tidak mungkin tidak,” tegasnya.
