SEMARANG, beritajateng.tv – Belakangan publik tengah ramai oleh polemik proyek penulisan ulang sejarah RI. Terlebih, dua pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon terkait revisi sejarah sehubungan dengan peristiwa 1998 pada 11 Juni 2025 lalu memantik amarah dan kritik keras publik.
Fadli menyatakan tidak terdapat bukti kekerasan terhadap perempuan, termasuk perkosaan massal, dalam peristiwa 1998. Kemudian Fadli mengklaim informasi tersebut hanya rumor dan tidak pernah tercatat dalam buku sejarah.
Menanggapi itu, Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Bambang “Pacul” Wiryanto angkat bicara. Menurutnya, sah-sah saja melakukan revisi sejarah.
Hanya saja, kata Bambang Pacul, bukan tanpa alasan Fadli Zon menerima kritik keras atas pernyataannya tersebut.
BACA JUGA: Libur Panjang Telah Tiba, Berikut Rekomendasi Wisata Edukasi dengan Warisan Sejarah di Jawa Tengah
“Begini loh, sejarah itu boleh saja ditulis resmi pemerintah, boleh saja ditulis, monggo saja. Tapi gak usah dipidatokan [digembar-gemborkan], kalau dipidatokan pasti akan ada kontra, tidak mungkin tidak,” ungkap Bambang Pacul saat dijumpai di Rumah Dinas Wali Kota Blitar, Jawa Timur, Sabtu, 21 Juni 2025 sore.
Wakil Ketua MPR RI itu pun meminta agar tak ada intervensi kepada sejarawan yang terlibat dalam proyek penulisan ulang sejarah tersebut.
“Yang nulis kan sejarawan, jangan diintervensi. Tapi itu pun akan ada kontranya, tidak mungkin tidak,” tegasnya.
Bambang Pacul tegaskan sejarah bersifat subjektif
Lebih lanjut, Bambang Pacul menegaskan sejarah bersifat subjektif. Ia mencontohkan penulisan sejarah yang India lakukan terhadap Pakistan.
“Coba kalau kamu tulis sejarah Pakistan itu, bunuh-membunuh kaya begitu, ya toh? Berat sekali, pasti subjektif, sejarah itu pasti subjektif,” paparnya.
Jikalau nanti penulisan ulang sejarah Indonesia tak sesuai dengan apa yang PDIP anggap benar, maka Bambang Pacul menyebut partainya akan menulis sejarah versinya sendiri.
“Kalau nanti sejarah yang mereka buat itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan ya PDIP pasti bikin sejarah sendiri lah, dengan menampilkan fakta-fakta,” pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Kebudayaan Fadli Zon kembali memantik kontroversi setelah menyebut pemerkosaan massal dalam kerusuhan Mei 1998 hanya sebatas “cerita” tanpa bukti.
BACA JUGA: Berikut 3 Wisata Edukasi Bersejarah yang ada di Semarang, Cocok Buat Pelajar!
Pernyataan tersebut ia lontarkan dalam wawancara bersama jurnalis Uni Zulfiani Lubis yang tayang di kanal YouTube IDN Times, Rabu, 11 Juni 2025.
Dalam wawancara itu, Fadli mengungkapkan gagasannya perihal pentingnya penulisan ulang sejarah.
Salah satu alasannya, kata Fadli, ialah untuk mengklasifikasikan rumor-rumor yang publik anggap telah menjadi fakta. Pihaknya pun menjadikan tragedi kekerasan seksual terhadap perempuan di masa kerusuhan 1998 sebagai salah satu contohnya.
“Pemerkosaan massal kata siapa itu? Enggak pernah ada proof-nya. Itu adalah cerita. Kalau ada, tunjukkan; ada enggak di dalam buku sejarah itu?” kata Fadli Zon. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
