JAKARTA, 10/3 (beritajateng.tv) – Komisi Penberantasan Korupsi (KPK) menyebut akan mengeluarkan panduan penghindaran konflik kepentingan untuk mengetahui sumber kekayaan yang harus dideklarasikan para pejabat negeri. Hal tersebut disampaikan melalui laman youtube KPK, Kamis (9/3/2023).
Wacana ini dilakukan karena KPK mengendus 134 pejabat pajak memiliki saham di 280 perusahaan. Sumber kekayaan tersebut disinyalir sebagai bentuk gratifikasi. Menyikapi hal itu, KPK akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan.
Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan menuturkan pegawai pajak memiliki resiko tinggi terhadap tindak pidana KKN. Hal tersebut karena adanya wewenang dan kekuasaan yang dimiliki. Jika ada oknum yang nekat menerima gratifikasi secara langsung akan terdeteksi melalui LHKPN. Akan tetapi, kekayaan yang disalurkan melalui perusahaan tidak terdata secara resmi. KPK tidak memiliki wewenang untuk mengecek secara langsung.
“Ada 134 pejabat untuk pegawai pajak, itu saham yang dimiliki pejabat yang bersangkutan dan atas nama istri. Nama perusahaannya masih didalami. Jika menerima langsung akan terlihat melalui rekeningnya. Namun, jika melalui perusahaan itu di LHKPN tidak ada, hanya saham saja,” tuturnya melalui laman youtube KPK.
Dia juga menambahkan mengeluarkan panduan penghindaran konflik kepentingan untuk mengetahui harta kekayaan pejabat, dan memberikan pedoman tentang sumber kekayaan yang harus dideklarasikan.
“Kalau dulu tegas, tidak boleh PNS berbisnis. Sekarang tidak tegas, makanya sekarang banyak mengatasnamakan istri,” tambahnya.
Berdasarkan PP 30 tahun 1980 disebutkan PNS dilarang memiliki saham dalam perusahaan yang kegiatannya berada dalam ruang lingkup kekuasaannya. Sementara regulasi terkini tidak mengatur secara jelas mengenai hal tersebut. Jika terjadi demikian, maka beresiko konflik berkepentingan. (*)
Editor: Andi Naga Wulan
