SEMARANG, beritajateng.tv – Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 2023 dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 2025 menjadi tonggak penting perubahan sistem peradilan pidana nasional.
Di tengah perubahan tersebut, profesi advokat menilai penyamaan persepsi antar penegak hukum sebagai kebutuhan mendesak agar implementasi aturan baru berjalan adil dan tidak menimbulkan konflik di lapangan.
Ketua Umum DPP Dewan Pergerakan Advokat Republik Indonesia (DePA-RI), Dr. TM. Luthfi Yazid, S.H., LL.M, menyatakan bahwa sejak 2 Januari 2026 advokat resmi memasuki zaman baru dalam sistem hukum Indonesia.
“Dengan berlakunya KUHP dan KUHAP, posisi advokat sudah berbeda. Ini era baru. Semua penegak hukum harus memulai dengan cara pandang yang sama,” ujar Luthfi pada Sabtu, 17 Januari 2026.
Penyamaan Persepsi Untuk Cegah Kriminalisasi Profesi Advokat
Luthfi menilai, perubahan besar dalam KUHP dan KUHAP harus diikuti dengan sosialisasi lintas lembaga agar tidak terjadi kesalahpahaman antara advokat, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.
“Kuncinya sekarang penyamaan persepsi. Kondisinya sudah berubah, tidak bisa lagi pakai cara pandang lama. Semua harus paham dan saling menghormati peran,” ujarnya.
Penyamaan persepsi ini ternilai penting untuk mencegah praktik kriminalisasi profesi yang selama ini kerap terjadi, baik terhadap advokat maupun profesi lain seperti wartawan.
“Advokat menjalankan mandat konstitusi. UUD 1945 menjamin kesamaan di hadapan hukum dan hak setiap orang untuk mendapatkan keadilan. Itu yang kita jaga,” jelas Luthfi.
BACA JUGA: Tiga Orang Asal Batang Ngaku Wartawan dan Advokat, Peras Kades di Pekalongan Hingga Rp15 Juta
Perihal beberapa pasal yang ternilai meringankan terdakwa, Luthfi mengatakan bahwa dalam KUHP nasional yang baru terdapat sejumlah pasal yang bersifat lebih meringankan daripada aturan sebelumnya, khususnya pada delik-delik tertentu.
“Di dalam KUHP pidana yang baru itu memang banyak pasal-pasal baru. Kalau dulu misalnya soal fitnah dan pencemaran nama baik di KUHP lama Pasal 310 dan 311, sekarang pengaturannya berubah menjadi Pasal 433,” ujar Luthfi.
Selain itu, KUHP baru juga melakukan penyesuaian terhadap sejumlah ketentuan lain, termasuk pasal-pasal yang berkaitan dengan perzinahan dan delik kesusilaan. Namun, menurut Luthfi, kompleksitas perubahan tersebut tidak bisa terlepaskan dari kebutuhan akan aturan turunan.
“KUHP ini sangat luas. Banyak pasal yang harus diikuti dengan peraturan organik dan peraturan pemerintah. Jumlahnya puluhan dan itu harus ditindaklanjuti,” jelasnya.
Karena itu, Luthfi menilai proses penerapan KUHP 2023 harus terlaksana secara bertahap dan hati-hati agar tidak menimbulkan salah tafsir di lapangan, sekaligus memastikan tujuan pembaruan hukum pidana benar-benar tercapai.
KUHAP Jadi Rujukan Utama dalam Praktik
Menurut Luthfi, penyidik dan aparat penegak hukum lainnya tidak boleh lagi menggunakan pendekatan lama dengan langsung menerapkan pasal pidana terhadap advokat yang sedang menjalankan tugas.
“Sekarang tidak bisa lagi langsung lompat ke KUHP pidana. Tempatkan dulu KUHAP. Karena ini hukum acara yang sifatnya khusus dan wajib di taati,” katanya.
Ia menegaskan bahwa advokat berhak menyatakan keberatan dalam proses penyidikan, meminta pencatatan keberatan dalam berita acara pemeriksaan, hingga memberikan nasihat hukum kepada klien. Termasuk penggunaan hak ingkar, sepanjang pelaksanaan untuk kepentingan pembelaan hukum dan tanpa niat jahat (mens rea).
BACA JUGA: Kuasa Hukum: Ribuan Advokat Siap Dampingi dr. Astra di Kasus Dugaan Penganiayaan di RSU Sultan Agung
Luthfi menjelaskan, selama ini perlindungan profesi advokat yang diatur dalam Undang-Undang Advokat Pasal 16 kerap tidak berjalan optimal. Advokat masih sering dipandang sebelah mata dan rentan dikriminalisasi saat menjalankan tugas pendampingan hukum.
Namun kondisi tersebut berubah dengan hadirnya KUHAP 2025. Dalam Pasal 149 ayat (1) tertuliskan bahwa advokat adalah penegak hukum, sejajar dengan polisi, jaksa, dan hakim. Sementara ayat (2) memberikan jaminan bahwa advokat tidak dapat dituntut pidana maupun perdata ketika menjalankan profesinya, baik di dalam maupun di luar persidangan.
“Ini lex specialis prosedural. Tidak boleh ada tafsir berbeda. Advokat bukan warga biasa, tapi bagian resmi dari sistem penegakan hukum,” tegasnya. (*)
Editor: Farah Nazila
