“Karena super cepat ini tidak ada partisipasi publik. Kita tidak bisa menilai apakah orang-orang tersebut layak menjadi anggota FKUB,” ungkap Naufal.
Ia menegaskan, Pemprov Jateng seharusnya memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh ormas keagamaan untuk melakukan penjaringan calon pengurus FKUB Jateng yang potensial.
Menurutnya, hal ini juga berkaitan dengan kompetensi. Gerbang Watugong ingin agar jajaran pengurus FKUB yang terpilih benar-benar memiliki kompetensi dan pemahaman terkait isu keagamaan dan kebhinnekaan.
BACA JUGA: Cegah Politik Agama dalam Pemilu 2024, FKUB Jateng Terus Kuatkan Solidaritas
“Bayangkan kalau FKUB diisi oleh orang yang tidak memiliki perspektif kebhinekaan, maka kebijakan yang direkomendasikan kepada kepala daerah akan berbahaya bagi kelangsungan kehidupan berbangsa dan bebhinnekaan kita yang sangat beragam,” kata Naufal.
Sementara itu, Ketua Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Kota Semarang, Natael Bremana, menuntut adanya pembentukan ulang kepengurusan FKUB Provinsi Jateng periode 2024-2029 yang lebih transparan dan partisipatif.
Ia juga meminta agar kepengurusan FKUB beralih kepada internal organisasi beserta ormas keagamaan. Sementara Badan Kesbangpol Jateng posisinya hanya sebatas fasilitator.
“Jadi harapannya Kesbangpol dapat memfasilitasi, khususnya sebagaimana aturan yang telah diamanatkan kepada Pj Gubernur itu sendiri sehingga harapannya ya menjadi fasilitator aja, kemudian dari FKUB dan masyarakat keagamaan itu sendiri [regenerasi kepengurusan],” kata Natael. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
