SEMARANG, beritajateng.tv – Hingga saat ini, Indonesia masih menghadapi kondisi kelebihan pasokan listrik atau oversupply hingga 7 Giga Watt (GW). Jumlah itu tersampaikan oleh Direktur Utama PT Persero PLN, Darmawan Prasodjo, beberapa waktu lalu.
Pengamat energi Universitas Diponegoro, Joko Windarto, menuturkan, konsumsi listrik per kapita Indonesia pada tahun 2022 masih menyentuh angka 1.173 kwH.
Sementara itu, Pemerintah Indonesia menargetkan pemanfaatan listrik per kapita pada tahun 2025 sebanyak 2.500 kwH. Kondisi oversupply dan pemakaian listrik per kapita yang belum mencapai target ini mendapat sorotan. Menurut Joko, kondisi oversupply listrik ini terjadi karena perhitungan yang kurang tepat.
“Dulu rencana perhitungannya kurang tepat. Misalkan kita menganggap ekonomi akan naik 7 persen, sehingga listriknya perlu banyak. Ternyata ekonomi kita hanya naiknya 4 persen, hitung-hitungannya terlalu optimis,” ujar Joko lewat sambungan WhatsApp, Minggu, 5 November 2023.
Hal itu menyebabkan pembangunan PLTU semakin masif di berbagai wilayah. Namun sayangnya, perhitungan yang kurang tepat itu, bagi Joko, membuat PLN harus bekerja keras untuk meningkatkan pemakaian listrik masyarakat.
BACA JUGA: Menyamar Vendor PLN, 4 Pencuri Nekat Gasak Tiang Listrik
Upaya pemerintah atasi oversupply listrik
Lebih lanjut, Joko menilai upaya pemerintah yang menggencarkan pemakaian kendaraan listrik hingga memberikan hibah Alat Memasak Listrik (AML) berupa rice cooker menjadi upaya dalam mengatasi oversupply tersebut.
“Karena sudah terlanjur, kan (PLTU) itu ga bisa balik lagi. PLN sudah ada perjanjian dengan pembangkit itu. Jadi PLN tetap ingin kebutuhan listrik naik, caranya dengan menggencarkan penggunaa mobil listrik, sepeda motor listrik, rice cooker. Salah satu tujuannya itu,” beber Joko.
Joko tak memungkiri penutupan PLTU guna mengatasi oversupply listrik di Indonesia. Kendati demikian, banyak hal yang mesti jadi pertimbangan secara matang untuk menutup sebuah PLTU.
“Kalau menutup PLTU sebenarnya bagus. PLTU yang lama itu bisa dipensiunkan, tetapi itu tidak mudah juga,” ungkap Joko.
Hanya saja, terdapat catatan penting sebelum melakukan hal tersebut. Utamanya memastikan pasokan listrik suatu daerah tetap tercukupi pasca penutupan PLTU itu.
“Misalnya PLTU Suralaya Jawa Barat mau dimatikan. Itu harus dikaji lagi apakah aliran dayanya itu masih bisa supply daerah Jakarta sekitarnya, tidak? Kalau semisal tidak, jika supply-nya pindah ke PLTU Jateng apakah bisa memenuhi itu? Itu dikaji secara teknis,” terangnya.
BACA JUGA: Dinas ESDM Jateng Luncurkan SIRULI, Upaya Penuhi Akses Listrik Masyarakat Kurang Mampu
PLN harus memudahkan masyarakat untuk menggunakan listrik
Terdapat opsi selain menutup PLTU yang Joko sampaikan, salah satunya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk beralih ke listrik. Masyarakat yang bergerak di industri juga dapat turut serta dalam melakukan transisi tersebut.
“Misalnya peternak, yang dari kandang ayam dulu pemanasannya pakai batu bara sekarang pakai listrik. Harus terelektrifikasi dulu, memang harus menyosialisasikan itu,” ujarnya.
Lebih lanjut, penting menurutnya untuk PLN dalam mempermudah masyarakat untuk menggunakan listrik. Utamanya mempermudah kenaikan daya listrik rumah tangga.
“PLN seharusnya mempermudah kenaikan daya dari 900 ke 1300. Itu lebih baik tidak usah bayar, sekarang kan masih bayar. Itu akan meningkatkan pemakaian listrik juga,” tandasnya.
Hal itu, lanjut Joko, mesti PLN pertimbangkan selaku perusahaan listrik di Indonesia. Apalagi, menurutnya masyarakat kini sudah tertarik dengan adanya PLTS. (*)
Editor: Mu’ammar Rahma Qadafi
