“BKKBN minta tolong LKPP lelang untuk alat kesehatan (alkes). Itu bisa kita efisiensi, untuk 2023 kemarin ada konsolidasi nego harga sampai hemat Rp2 triliun,” jelasnya.
Lembaga Pemerintah maupun Pemda mesti tiru efisiensi LKPP
Menurut Hendi, efisiensi tersebut mesti lembaga pemerintah maupun pemerintah daerah lainnya tiru.
“Itu harus kementerian dan lembaga lainnya tiru, karena resources kita ini tidak bisa satu per satu. Ada efisiensi sampai Rp2 T yang bisa LKPP lakukan, karena lembaga tadi meminta langsung pada LKPP,” bebernya.
Lebih lanjut, LKPP pun Hendi akui berperan dalam proses pengadaan di Ibu Kota Nusantara (IKN). Percepatan itu pihaknya lakukan dengan katalog elektronik atau e-katalog.
BACA JUGA: Kunjungi Ponpes Girikusumo, Ketua LKPP Hendrar Prihadi Ajari Santri Jadi Pengusaha Lewat e-Katalog
“Kami berproses di situ, termasuk kita keluarkan peraturan mengenai pengadaan barang ke IKN. Ada 30-an pegawai kita kirimkan buat pengadaan di IKN,” terangnya.
Hendi pun mendukung penuh agar pembangunan di IKN bisa tuntas secepatnya. Ia menyebut target HUT RI pada 17 Agustus 2024 mendatang agar bisa berlangsung di IKN.
“Kita support penuh biar IKN bisa kelihatan dan tuntas, terutama dengan target HUT RI upacara di IKN pada 17 Agustus 2024. Insyaallah akan jadi terlaksana,” tandasnya. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
