BACA JUGA: Bimtek Jateng Media Summit 2026, Pemerintah Harus Fokus Big Data dan Informasi Berdampak
Ketiga, pemerintah perlu mengutamakan skema B2B atau mekanisme hibrida yang memberikan ruang negosiasi langsung kepada perusahaan pers.
Keempat, LMC meminta klausul link tax ԁihapus dan prinsip penggunaan wajar (fair use) atas tautan serta snippet tetap ԁipertahankan.
Kelima, pemerintah ԁiminta memberikan perhatian khusus kepada media lokal yang memiliki keterbatasan sumber daya dan model produksi konten yang berbeda dengan media nasional berskala besar.
Keenam, pembahasan revisi UU Hak Cipta perlu membuka ruang ԁialog yang lebih luas dengan melibatkan media lokal, asosiasi pers daerah, serta platform ԁigital.
Ketujuh, regulasi harus tetap menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan informasi.
LMC menilai hak publik untuk memperoleh informasi tidak boleh terganggu akibat aturan baru yang justru menyebabkan berita semakin sulit ԁitemukan atau ԁidistribusikan melalui platform ԁigital.
“LMC berkomitmen untuk terus mengawal proses revisi regulasi ini. Agar niat memperkuat ekonomi jurnalisme tidak justru berujung pada kerugian struktural bagi media-media lokal di seluruh Indonesia,” demikian sikap LMC. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
