SEMARANG, beritajateng.tv – Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang mencatat tanah longsor sebagai bencana yang paling sering terjadi sepanjang tahun 2025.
Kondisi ini memicu keprihatinan DPRD Kota Semarang, yang menilai tingginya frekuensi longsor harus menjadi peringatan serius bagi pemerintah daerah dalam merencanakan dan mengelola pembangunan infrastruktur.
Anggota Komisi C DPRD Kota Semarang, Agus Riyanto Slamet, menegaskan bahwa dominasi bencana longsor menunjukkan masih lemahnya aspek mitigasi bencana di sejumlah wilayah. Terutama kawasan perbukitan yang masuk zona rawan.
“Data dari BPBD ini menjadi alarm bagi kita semua. Pembangunan infrastruktur di Kota Semarang, khususnya di daerah perbukitan, harus benar-benar mengutamakan keselamatan warga dan mitigasi bencana. Bukan hanya mengejar pembangunan fisik semata,” kata Agus, Minggu, 11 Januari 2026.
Berdasarkan laporan BPBD, kejadian tanah longsor sepanjang 2025 banyak terjadi di wilayah perbukitan. Wilayah tersebut tersebar di Kecamatan Candisari, Gajahmungkur, Tembalang, Ngaliyan, hingga Gunungpati.
Kawasan-kawasan tersebut selama ini terkenal memiliki kontur tanah labil dan rentan terhadap curah hujan tinggi.
BACA JUGA: Tanah Longsor Dominasi Bencana di Semarang Sepanjang 2025, BPBD Catat 160 Kejadian
Selain longsor, Agus juga menyoroti bencana rumah roboh yang menempati urutan kedua terbanyak sepanjang tahun 2025.
Tercatat sebanyak 79 kejadian rumah roboh, dengan 27 kasus di picu oleh pohon tumbang. Sementara sisanya lantaran cuaca ekstrem dan kondisi bangunan yang sudah tidak layak.
Menurut Agus, keberadaan dan kualitas infrastruktur penunjang keselamatan lingkungan memegang peranan penting dalam menekan risiko bencana.
Ia menilai, pemerintah perlu memastikan fungsi talud, sistem drainase, penguatan lereng, hingga penataan vegetasi berjalan optimal.
“Talud harus kokoh, drainase harus lancar, lereng perlu diperkuat, dan vegetasi harus di tata dengan benar. Ini bukan hal sepele, karena semua itu berkaitan langsung dengan keselamatan warga,” tegasnya.
Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Semarang ini juga mengingatkan agar penanganan bencana tidak berhenti pada respons darurat setelah kejadian.
