Bahkan menurutnya, Kohabitasi menjadi salah satu pasal yang paling disorot pada saat terjadi penolakan rencana KUHP pada tahun 2019 lalu.
“Pada saat penolakan kalangan mahasiswa yang mana mayoritas berasal dari para anak muda berkaitan perumusan dan rancangan KUHP ini pasal yang mereka soroti adalah perzinaan atau kohabitasi”, ucap Prof. Harkristuti.
Mereka menilai kohabitasi atau tidak merupakan hak privasi dari masing-masing orang, tetapi perlu disampaikan dan ditekankan kepada publik bahwa aturan tersebut adalah demi menjaga nilai ketimuran dan budaya bangsa Indonesia.
Selain itu, tambah Prof. Harkristuti, perlu pemahaman bahwa tindak pidana ini berdasar delik aduan dengan pidana 9 bulan sampai maksimal 1 tahun atau pidana denda maksimal 10 juta atau putusan hakim yang dapat memutus sanksi pidana kerja sosial.
Sementara itu Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji mengatakan bahwa tindak pidana secara umum bersifat sangat dinamis mengikuti perkembangan dan dinamika global, regional, hingga nasional. Oleh karenanya perlunya pembaruan hukum khususnya hukum pidana di Indonesia melalui KUHP nasional ini. Dia menyayangkan pemahaman dari beberapa pihak terhadap KUHP nasional yang tidak secara mendalam, utuh dan rinci.
“Pemahaman yang rendah dan mudah termakan isu ini yang memunculkan miskomunikasi dan misinformasi publik akan pemahaman secara utuh substansi pasal-pasal yang diatur dalam KUHP”, tutupnya.
Acara sosialisasi dihadiri hampir 200 orang, terdiri dari banyak kalangan, mulai dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jawa Tengah dan Perwakilan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, praktisi hukum, akademisi, mahasiswa sampai masyarakat umum. Seperti diketahui sebelumnya, Rancangan Undang-Undang KUHP secara resmi telah disahkan dalam rapat paripurna di gedung DPR, Jakarta, Selasa (6/12/2022).
(*)
