SEMARANG, beritajateng.tv – Pakar komunikasi politik asal Universitas Diponegoro, Muchamad Yulianto memberikan tanggapannya perihal ‘caleg impor’ atau caleg yang tak sesuai dengan domisilinya. KPU mencatat sebanyak 59,3 persen atau 777 dari 1.311 bacaleg DPR RI pada Daftar Calon Sementara (DCS) di Provinsi Jawa Tengah berdomisili dari luar daerah pemilihan (dapil).
Artinya, lebih dari separuh Bacaleg DPR RI dapil Jateng yang hendak maju ke kursi Senayan tidak sepenuhnya berasal dari Jateng. Bagi Yulianto, secara regulasi, hal itu sah-sah saja.
“Memang dari sisi regulasi boleh. Orang boleh jadi pemimpin di mana pun di wilayah NKRI, yang penting dia membawa aspirasi, berkualitas, dan bermoral untuk menjadi wakil rakyat di daerah tersebut,” ujar Yulianto, Rabu 13 September 2023.
Namun, kata Yulianto, hal itu ia kembalikan kepada pemilih di daerah tersebut. Jika pemilih hendak memilih putra daerah, ia mengimbau untuk tetap memilih sosok yang berkualitas dan mampu merumuskan kebijakan yang menyejahterakan masyarakatnya.
Meskipun begitu, putra daerah yang maju sebagai caleg dari wilayah asalnya tetap memiliki kelebihan ketimbang ‘caleg impor’ menurut Yulianto.
“Biasanya putra daerah itu lebih peduli, punya hubungan emosional. Dia merasa bertanggungjawab pada tanah kelahirannya,” bebernya.
Caleg yang tak berasal dari dapilnya, bagi Yulianto, merupakan strategi lama partai politik dalam memperluas kekuasaannya. Ia menyinggung bahwa teknik itu merupakan hal yang biasa orang gunakan di zaman order baru.
“Daripada caleg dropping dari pusat atas dasar otoritarianisme parpol, lebih baik caleg putra daerah. Sekarang kan sudah reformasi ya, ambil lah caleg dari daerah aslinya,” terangnya.
Caleg Asli Daerah Mampu Menunjukkan Kualitas Demokrasi yang Baik
Seseorang yang berasal dari daerah aslinya, bagi Yulianto, tentu paham betul akan persoalan di wilayahnya tersebut. Ia berkata, caleg putra daerah dapat menyerap aspirasi dengan sebaik-baiknya.
“Ambil putra daerah yang berkualitas dari daerahnya, sehingga demokrasi itu menyerap orang-orang terbaik di wilayah lokal untuk membawa aspirasi daerahnya melalui kebijakan publik,” bebernya.
Yulianto menyinggung bahwa budaya yang ia sebut ‘dropping dari pusat’ itu tak berbeda dengan orang yang sedang mencari pekerjaan.
“Orang yang nyaleg di luar domisilinya itu sama seperti orang yang mencari pekerjaan dari Jakarta ke daerah lain. Ia hanya sekadar mencari jabatan di DPR RI, itu pola lama yang harus ditinggalkan,” tandasnya.(*)
Editor: Farah Nazila
