BLORA, beritajateng.tv – Terkait makan bergizi gratis (MBG) yang merupakan salah satu program unggulan dari Presiden Prabowo Subianto, Dinas Kesehatan memiliki peran yang sangat penting.
Maraknya kasus keracunan dalam program MBG di sejumlah daerah, maka Dinas Kesehatan di daerah juga ikut bertanggung jawab atas kejadian tersebut.
Edi Widayat, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blora, Jawa Tengah, menyampaikan bahwa jajarannya memiliki peran penting terhadap pendirian dapur umum.
“Karena dapur umum ini harus wajib memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHF). Penjamah makanan atau penyaji harus ada pelatihan, dan itu sudah kami latih,” ungkap Edi, Kamis 30 Januari 2025.
BACA JUGA: BGN Buka Peluang Serangga Jadi Menu Makan Bergizi Gratis, Pisang Rebus Jadi Pengganti Nasi?
Selain pelatihan, penjamah juga harus melewati pemeriksaan terlebih dahulu. Jangan sampai memiliki penyakit menular yang mengakibatkan terkontaminasi makanannya.”Itulah tugas kami untuk dapur umum”, imbuhnya.
Tugas utama di dalam pelaksanaan adalah harus mengecek Food Security). Apakah makanan untuk anak-anak sudah aman ataukah belum.
“Kami sudah membentuk tim reaksi cepat (TRC) untuk MBG. TRC ini untuk mengantisipasi terhadap hal hal yang tidak diinginkan. Artinya jika sewaktu waktu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ada tim reaksi untuk secara cepat memberikan tindakan penanganan dan lainnya,” jelas Edi.
Koordinasi dengan SPPG terkait makan bergizi gratis
Sebelumnya, pihaknya juga telah beberapa kali mengadakan pertemuan dengan satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG). Adapun haol ini untuk koordinasi terkait program MBG pada tahap awal ini.
Sampai dengan saat ini, dari mulai perilisan, belum pernah ada penemuan makanan yang tersajikan sudah basi atau mengandung racun.
Di samping itu, Edi mengimbau kepada masyarakat dan orang tua, untuk tetap memperhatikan dan menambah makanan untuk pertumbuhan anak-anak, meski sudah ada MBG ini. (*)
Editor: Farah Nazila
