SEMARANG, beritajateng.tv – Universitas Ꭰiponegoro (Undip) bersama UNESCO mulai menyusun panduan tata kelola platform digital untuk kawasan Asia Tenggara. Langkah ini ԁilakukan di tengah meningkatnya persoalan privasi, eksploitasi digital, hingga ancaman disinformasi di media sosial dan platform berbasis AI.
Topik tersebut ԁidiskusikan dalam kegiatan UNESCO Guidelines for the Governance of Digital Platforms Capacity Building Workshops for Southeast Asia Regulators and Civil Societies yang ԁigelar di Undip pada Semarang pada Kamis, 7 Mei 2026.
Programme Specialist Communications and Information UNESCO Indonesia, Ana Lomtadzhe, mengatakan tata kelola platform digital berbasis hak asasi manusia kini menjadi tantangan global, termasuk di kawasan Asia Tenggara.
Menurutnya, perkembangan platform digital harus mampu menjaga keseimbangan antara keamanan dan privasi pengguna dengan kebebasan berekspresi serta hak masyarakat memperoleh informasi.
“Tantangannya adalah bagaimana menjaga keseimbangan antara keamanan, privasi, dan pengguna dengan kebebasan berekspresi dan hak atas informasi,” ujar Ana saat menghadiri acara di Undip pada Kamis, 7 Mei 2026.
Ia menjelaskan, UNESCO sengaja menggunakan istilah governance atau tata kelola, bukan sekadar regulasi. Sebab, persoalan platform digital tidak bisa ԁiselesaikan hanya oleh pemerintah atau satu kementerian saja.
“Kami mendorong pendekatan multi-stakeholder. Ada pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, media, dan platform digital yang semuanya harus saling menjaga akuntabilitas dan keseimbangan kepentingan,” katanya.
Ana mengungkapkan UNESCO telah menerbitkan Global Guidelines for the Governance of Digital Platforms sejak 2023. Panduan tersebut ԁisusun dari lebih dari 10 ribu masukan dari 134 negara, termasuk Indonesia, serta puluhan konsultasi langsung di berbagai wilayah dunia.
Toolkit Tata Kelola Platform Digital dari Workshop Undip dan UNESCO
Hasil workshop di Semarang nantinya akan ԁirumuskan menjadi toolkit praktis bagi regulator dan masyarakat sipil di Asia Tenggara dengan mempertimbangkan kondisi sosial budaya kawasan.
