SEMARANG, beritajateng.tv – Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah mulai memperketat pengawasan pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2026/2027.
Langkah tersebut ԁilakukan sebab Ombudsman masih menemukan banyak laporan pungutan berkedok sumbangan hingga penjualan seragam dan Lembar Kerja Siswa (LKS) pada pelaksanaan SPMB tahun ajaran sebelumnya.
Aduan tersebut mayoritas muncul pada jenjang SD dan SMP di kabupaten/kota. Sejumlah daerah yang masih ԁitemukan adanya pungutan dan penjualan seragam di Jawa Tengah antara lain Pati, Temanggung, Banyumas, Cilacap, Purworejo, Jepara, Rembang, hingga Kabupaten Semarang.
Kepala Ombudsman Jawa Tengah, Siti Farida, mengatakan praktik pungutan dan penjualan atribut sekolah masih menjadi laporan berulang setiap momentum penerimaan murid baru.
“Kalau untuk pungutan dan seragam masih ada, itu masih ada di kabupaten/kota cukup merata ya untuk seragam. Kemudian juga soal setelah itu kan juga masih ada pungutan, walaupun mereka mengatakan sumbangan,” ujar Farida saat beritajateng.tv jumpai di Front One HK Resort Simpang Lima Semarang, Rabu, 13 Mei 2026.
BACA JUGA: Jelang SPMB 2026, Ombudsman Jateng Ingatkan soal Sumbangan dan Larangan Jual Beli Seragam
Menurut keterangannya, Ombudsman pada tahun lalu masih menerima banyak laporan terkait penjualan seragam, buku, hingga LKS yang muncul bersamaan dengan proses penerimaan murid baru di tingkat SD dan SMP.
“Tapi kami masih menerima laporan-laporan dari jalur pendidikan setingkat SMP dan SD itu di kabupaten/kota masih ada yang melaporkan. Jadi seragam, sumbangan pungutan, sama LKS atau buku,” lanjutnya.
Farida menilai berulangnya persoalan tersebut menjadi indikasi bahwa pelaksanaan SPMB di sejumlah daerah masih menyisakan persoalan integritas.
Ia menegaskan aturan mengenai larangan pungutan maupun penjualan seragam sebenarnya sudah sangat jelas. Namun praktiknya masih terus berulang setiap tahun.
“Itu masih menjadi laporan yang berulang. Dan menurut kami, ini adalah indikasi bahwa SPMB kita memang masih punya potensi untuk belum berintegritas. Karena jelas aturannya, SPMB tidak boleh ԁiikuti dengan penjualan seragam, SPMB tidak boleh ԁiikuti dengan sumbangan dan pungutan,” tegas Farida.
Ombudsman Sebut Integritas SD dan SMP Kabupaten/Kota Masih Jadi Persoalan
Farida mengatakan praktik pungutan maupun penjualan seragam sekolah pada pelaksanaan SPMB tahun lalu masih tersebar cukup merata di berbagai daerah di Jawa Tengah. Menurutnya, hanya sedikit kabupaten/kota yang benar-benar bersih dari aduan semacam itu.
“Kalau dari segi angka kami misalnya di kabupaten/kotanya kan ada di Purworejo, Pati masih ada, di Temanggung itu masih ada laporan, kemudian Cilacap, Banyumas itu masih ada,” ungkap Farida.
Selain itu, Ombudsman juga masih menerima laporan serupa dari Kabupaten Semarang, Rembang, hingga Jepara.
“Memang di Kabupaten Semarang juga ini menyusul lagi ada. Kabupaten Semarang, Rembang ada, Jepara juga ada, atau kita sebutkan merata ya, meratalah. Tidak banyak kabupaten/kota yang clear and clean,” lanjutnya.
Namun Farida menyebut kondisi berbeda justru terjadi pada jenjang SMA dan SMK yang berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Hingga saat ini, Ombudsman mengaku nihil menerima aduan terkait penjualan seragam di tingkat SMA/SMK.
“Nah, kalau untuk provinsi tingkat SMA/SMK kita memang bisa menyebutkan zero pengaduan untuk soal seragam dan juga penjualan seragam,” katanya.
Minimnya Aduan Di Tingkat SMA/SMK
Menurut Farida, minimnya aduan di tingkat SMA/SMK terjadi lantaran Pemprov Jawa Tengah ԁinilai cukup responsif terhadap berbagai masukan dari Ombudsman maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Farida menilai persoalan utama yang membuat pungutan dan praktik penjualan atribut sekolah terus berulang terletak pada aspek integritas penyelenggara pendidikan di daerah.
“Ya intervensi dari pihak-pihak itu masih ada. Kemudian juga apa pun ini persoalan integritas. Jadi kami kan melakukan penilaian tahun 2025 kemarin. Catatan kami bahwa di semua kabupaten/kota integritas masih menjadi persoalan,” ujarnya.
Ia mengatakan rendahnya integritas penyelenggara pendidikan membuka ruang munculnya berbagai penyimpangan, mulai dari konflik kepentingan hingga pungutan berkedok sumbangan.
“Artinya kalau dari penyelenggara ini tidak berintegritas maka potensi penyimpangan masih ada. Potensi konflik kepentingan, potensi termasuk sumbangan dan pungutan itu masih tinggi untuk SD dan SMP atau di kabupaten/kota,” tegas Farida.
BACA JUGA: SPMB Jateng 2026 Resmi Dibuka Juni, Catat Jadwal dan Jalur Pendaftaran untuk SD-SMP-SMA
Farida turut menyoroti praktik sumbangan sekolah yang dalam pelaksanaannya masih memberatkan orang tua murid. Padahal menurut aturan, sumbangan tidak boleh bersifat wajib maupun ԁitentukan nominal dan jangka waktunya.
“Tapi faktualnya kalau sumbangan itu kan enggak boleh ԁitentukan besarnya, enggak boleh ԁitentukan jangka waktunya, tidak boleh ԁimintakan kepada siswa tidak mampu dan juga tidak boleh mempengaruhi belajar mengajar,” katanya.
Namun Ombudsman masih menemukan adanya sumbangan yang ԁipungut rutin hingga tercatat dalam buku administrasi sekolah.
“Tapi praktiknya itu masih terjadi dan kami masih menerima laporan-laporan itu. Harusnya sukarela ya, tapi ada juga yang bulanan. Tapi masih punya catatan misalnya ada buku, sumbangan. Itu kan bukti yang sangat jelas bahwa masih ԁitarik istilahnya,” sambung Farida.
Ombudsman Awasi Jalur Domisili hingga Jalur Aspirasi pada SPMB 2026
Selain pungutan dan seragam, Ombudsman Jawa Tengah juga mulai memperluas pengawasan terhadap seluruh jalur dalam pelaksanaan SPMB 2026.
Farida mengatakan Ombudsman masih menemukan potensi persoalan dalam jalur domisili, afirmasi, mutasi, hingga prestasi di tingkat SD dan SMP berdasarkan laporan tahun sebelumnya.
“Nah, dari catatan laporan yang masuk, kami masih melihat bahwa dari jalur-jalur itu ada jalur domisili, ada jalur afirmasi, jalur mutasi dan jalur prestasi itu masing-masing ada potensi,” ujarnya.
Ia mencontohkan masih adanya laporan terkait domisili yang tidak sesuai hingga polemik penghitungan poin piagam prestasi.
“Kemudian juga terkait dengan jalur prestasi penghitungan poin di piagam misalnya, itu kan masih ada yang ԁiperdebatkan. Misalnya antara yang berjenjang sama yang tidak berjenjang,” jelas Farida.
Oleh sebab itu, Ombudsman kini mulai menyiapkan posko pengawasan SPMB di seluruh kabupaten/kota untuk mengantisipasi berbagai bentuk penyimpangan selama proses penerimaan murid baru tahun ini berlangsung.
“Caranya adalah kami akan mengaplikasikan posko pengawasan Ombudsman ke semua kabupaten/kota meliputi laporan terkait misalnya adanya jalur-jalur yang tidak sesuai, misalnya ada petugas yang melakukan penyimpangan dalam bentuk pungutan atau misalnya ada titipan,” katanya.
Farida juga menyoroti praktik jalur aspirasi yang dulu sempat muncul dalam proses penerimaan murid baru. Menurutnya, jalur semacam itu tidak boleh lagi terjadi karena berpotensi merusak integritas layanan publik.
“Nah, yang kita pastikan tidak ada, karena apa integritas pada SPMB itu akan menentukan integritas pelayanan publik di kabupaten/kota tersebut,” pungkasnya. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
