SEMARANG, beritajateng.tv – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah angkat bicara soal rencana rotasi guru besar-besaran jika kebijakan enam hari sekolah berlaku di tingkat SMA/SMK.
Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah, Syamsudin, mengatakan salah satu fokus kajian adalah kondisi guru yang domisilinya jauh dan selama ini mengandalkan libur Sabtu untuk bertemu keluarga.
“Harapannya nanti kami juga akan berpikir ke sana ya, pada saat misalnya enam hari, otomatis yang rumahnya jauh di luar kota biasanya memanfaatkan Sabtu libur untuk keluarga, kan berarti berkurang. Nah, ini salah satu solusinya, alternatifnya adalah mendekatkan guru-guru dengan domisilinya,” ujar Syamsudin saat dijumpai di kompleks Gubernuran Jawa Tengah, Kota Semarang, Selasa, 25 November 2025.
Syamsudin menegaskan mekanisme rotasi tidak bisa dilakukan sembarangan. Penempatan guru harus menyesuaikan ketersediaan jam mata pelajaran di sekolah tujuan.
“Koridornya itu tidak seperti ASN di OPD, kalau kami pendekatannya mapel. Apakah di sana matematika ada jam kosongnya? Tidak serta-merta ya, misalnya guru matematika di Kendal ditempatkan di luar Kendal, terus semua disuruh ke sana, ya enggak. Jadi melihat kondisi sebenarnya di sana, kekurangan guru matematika seperti apa,” kata dua.
Kondisi ini ia sebut membuat skema rotasi guru tidak bisa dipukul rata, karena kebutuhan tiap sekolah berbeda. Syamsudin memastikan hitungan detailnya akan dibuka setelah kajian masuk tahap lanjutan.
Guru khawatir kehilangan hari libur, mayoritas PAUD–SMP masih enam hari sekolah
Selain soal jarak, sebagian guru mengaku khawatir jika pola enam hari sekolah berlaku, mereka tidak lagi memiliki hari libur penuh.
Di sisi lain, anak-anak mereka, khususnya yang masih PAUD hingga SMP, banyak yang bersekolah lima hari, sehingga tidak ada lagi waktu yang benar-benar bisa untuk keluarga, terutama bagi guru perantau.
Menanggapi itu, Syamsudin menyebut dinamika tersebut sudah masuk dalam catatan kajian. Namun secara data, mayoritas PAUD, SD, dan SMP di Jawa Tengah masih menerapkan enam hari sekolah sehingga jadwal orang tua dan anak relatif sejalan.
BACA JUGA: Walikota Semarang Tanggapi Wacana Enam Hari Sekolah, Sebut Perlu Kajian Mendalam
“Sama ya, semuanya pasti dinamis. Kalau melihatnya personal ke personal, nanti enggak ketemu. Tapi mayoritas pun kalau misalnya PAUD, SD, SMP, kalau data kami di 35 kabupaten/kota, mayoritas masih enam hari sekolah. Kecuali yang di kota, misalnya Kota Semarang, Kota Magelang itu masih ada yang lima hari,” jelasnya.
Syamsudin menegaskan bahwa masalah perbedaan jadwal orang tua dan anak bisa dicari jalan keluarnya.
“Toh, kalaupun nanti Bapak Ibu guru yang di Kota Semarang, misalnya SMA-nya enam hari terus anaknya di SD SMP, saya yakin nanti juga ada solusi. Pasti ada solusi,” tuturnya.
PGRI sebut tak terlibatkan, kajian masih berjalan dan terbuka
Lebih jauh, PGRI Jawa Tengah sebelumnya menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) tidak melibatkan mereka dalam pembahasan awal. Menjawab hal itu, Syamsudin memastikan semua pihak tetap masuk dalam proses pengkajian.
“Enggak, kami masih berproses semuanya, pihak terkait juga menjadikan bahan pertimbangan masukan kami. Kemarin dari beberapa komunitas, akademisi, kami libatkan. Para pemerhati juga kami libatkan, termasuk nanti jajaran dari internal kami, baik itu MKKS, pengawas, dan ini menjadi bagian yang nanti akan berproses untuk pendalaman,” katanya.
Ia memastikan masukan PGRI juga sudah pihaknya terima dan akan tetap jadi pertimbangan. Syamsudin menyebut opsi dialog terbuka selalu tersedia.
“Silakan kalau PGRI nanti akan ngasih masukan, semuanya juga menjadi bahan pertimbangan kami. Termasuk masukan di media sosial, itu juga kami jadikan pertimbangan juga. Ya siapa nanti perwakilan yang mau kami hubungi, kami ajak dialog diskusi juga. Kami juga sifatnya terbuka,” pungkasnya. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
