SEMARANG, beritajateng.tv – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto menyebut Kota Semarang akan menjadi Kota Lengkap pertama tahun 2023.
Predikat ini, lantaran Kota Semarang dinilai cepat menyelesaikan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Hal ini Menteri ATR/BPN sampaikan usai menyerahkan 10 sertifikat tanah dan 2 tanah wakaf di Jatingaleh, Candisari, Kota Semarang, Kamis 2 November 2023.
“Kota Semarang ini untuk target sertifikat PTSL ada 688ribu, yang sudah realisasi terdaftar ada 681ribu atau sudah 99 persen. Sebelum akhir tahun, kota Semarang segera kita deklarasikan menjadi Kota Lengkap pertama,” ujarnya.
Hadi Tjahjanto menjelaskan jika dari pensertifikatan tanah ini, pertumbuhan ekonomi di Kota Semarang bahkan naik hingga Rp 16 Triliun.
“Saya berterimakasih dengan ibu Wali Kota Semarang karena pro aktif untuk membantu program sertifikasi PTSL ini,” ujarnya.
Tak hanya itu, lanjut Hadi, upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang memberikan keringanan. Untuk Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 40 persen patut mendapat apresiasi.
“Terima kasih bu Wali, karena BPHTB masyarakat juga diringankan, sehingga kita lihat tadi pada waktu pembagian sertifikat. Masyarakat juga senang sekali. Mereka menerima dengan suka cita karena pajaknya diringankan oleh ibu walikota,” jelasnya.
Ia berharap, seluruh wilayah kabupaten/kota di Indonesia bisa mencontoh Pemkot Semarang. “Saya harap kota kabupaten di Indonesia bisa membebaskan atau meringankan beban pajak atau BPHTHB masyarakat seperti Kota Semarang,” terangnya.
Menteri ATR/BPN Akan Deklarasikan Semarang Kota Lengkap
Sementara itu, Walikota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu mengatakan proses pensertifikatan PTSL di Kota Semarang sudah hampir 100persen, atau mencapai 99 persen sudah selesai.
“Kami terus berkoordinasi dengan BPN agar akhir tahun 2023 bisa 100 persen selesai. Nanti bisa pak Menteri deklarasikan bahwa Semarang ini merupakan kota pertama yang berhsil menyelesaikan PTSL 100 persen di Indonesia,” kata Mbak Ita, sapaan akrabnya, Kamis.
Mbak Ita menyebut, salah satu kunci kota Semarang bisa menjadi yang pertama jadi Kota Lengkap yakni adanya koordinasi dan kolaborasi.
“Alhamdulillah, sejak 2016, kami selalu melakukaan koordinasi tidak hanya PTSL saja, tapi juga pembebasan-pembebasan, terutama untuk proyek nasional,” katanya.
Tak hanya itu, Kota Semarang juga memberikan hibah bantuan kepada BPN untuk mempercepat proses sertifikasi tanah milik masyarakat.
“Jadi selama tiga tahun ini kami memberikan support berupa hibah. Dan tahun 2023 ini adalah hibah terakhir,” ujarnya.
Pemkot Semarang, lanjut Mbak Ita, karena anggaran BPN dan Kementerian ATR/BPN yang terbatas sehingga perlu dorongan dari pemerintah daerah.
Selain pemberian hibah untuk proses sertifikat PTSL di BPN. Pemkot Semarang juga memberikan diskon untuk Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 40 persen.
“Dengan diskon ini masyarakat bisa mendapatkan keringanan dan kemudahan untuk pembayaran. Karena ini kan memang amanah undang-undang sehingga harus Pemkot lakukan,” sebutnya.
Selanjutnya, kata Mbak Ita, untuk tahun 2024 mendatang, Pemerintah Kota Semarang akan menginventarisir aset-aset pemkot semarang. “Setelah PTSL, tahun 2024 akan kami lanjutkan untuk menginventarisasi aset-aset Pemerintah Kota Semarang,” tutupnya. (*)
Editor: Elly Amaliyah
