SEMARANG, beritajateng.tv – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI telah membuka anggaran cadangan atau anggaran yang terblokir dari 99 kementerian/lembaga sebesar Rp86,6 triliun pada akhir April 2025 lalu.
Sebelumnya, blokir anggaran berlangsung selama proses efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden (inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
Namun, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah masih melangsungkan efisiensi meskipun anggaran cadangan di pusat sudah terbuka lagi.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Tengah, Harso Susilo, menyebut pembukaan blokir anggaran di pusat itu belum berdampak di daerah. Artinya, kata Hasto, efisiensi masih berjalan di lingkungan Pemprov Jawa Tengah.
BACA JUGA: Pemkab Semarang Pastikan Dana Hibah Keagamaan Tak Tersentuh Efisiensi: Semua Agama
“Kami belum dapat informasi terkait hal tersebut. Mungkin nantinya juga ada pemberitahuan lebih lanjut, karena yang buka itu baru kementerian/lembaga. Ke daerah masih belum, pemerintah daerah belum,” ungkap Harso, Senin, 5 Mei 2025 sore.
Harso menyebut, efisiensi yang berlangsung di Pemprov Jawa Tengah mencakup hal-hal yang memiliki hasil atau output yang tak berdampak langsung, seperti perjalan dinas hingga selebrasi di setiap OPD.
