SEMARANG, beritajateng.tv – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI telah membuka anggaran cadangan atau anggaran yang terblokir dari 99 kementerian/lembaga sebesar Rp86,6 triliun pada akhir April 2025 lalu.
Sebelumnya, blokir anggaran berlangsung selama proses efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden (inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
Namun, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah masih melangsungkan efisiensi meskipun anggaran cadangan di pusat sudah terbuka lagi.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Tengah, Harso Susilo, menyebut pembukaan blokir anggaran di pusat itu belum berdampak di daerah. Artinya, kata Hasto, efisiensi masih berjalan di lingkungan Pemprov Jawa Tengah.
BACA JUGA: Pemkab Semarang Pastikan Dana Hibah Keagamaan Tak Tersentuh Efisiensi: Semua Agama
“Kami belum dapat informasi terkait hal tersebut. Mungkin nantinya juga ada pemberitahuan lebih lanjut, karena yang buka itu baru kementerian/lembaga. Ke daerah masih belum, pemerintah daerah belum,” ungkap Harso, Senin, 5 Mei 2025 sore.
Harso menyebut, efisiensi yang berlangsung di Pemprov Jawa Tengah mencakup hal-hal yang memiliki hasil atau output yang tak berdampak langsung, seperti perjalan dinas hingga selebrasi di setiap OPD.
Pemangkasan itu, tutur Harso, mencapai 50 persen dari anggaran yang sudah ada sebelumnya. Setiap acara Pemprov Jawa Tengah yang berlangsung, kata Harso, harus menggunakan aset daerah yang ada.
Harso harap efisiensi tak terjadi lagi tahun 2026, ekonomi lesu jadi alasan
Kendati begitu, efisiensi yang sedang berlangsung Harso sebut berlaku tahun 2025 saja. Belum ada pemangkasan anggaran lagi pada tahun 2026.
Lebih lanjut, Harso membenarkan anggaran perjalanan dinas di Jawa Tengah rata-rata Rp300 juta di setiap instansi atau OPD.
“Perjalanan dinas rata-rata normalnya segitu, Rp300 juta iya. Kalau potong 50 persen jadinya Rp150 juta,” ujarnya.
BACA JUGA: Bisnis Hotel Tersengat Imbas Efisiensi, Ketua IHMG DPD Jateng: Sudah Tak Ada Cara Lagi, Lay Off
Harso pun berharap efisiensi tak lagi terjadi pada tahun anggaran 2026. Alasannya, ia menilai perekonomian saat ini tengah lesu.
