SEMARANG, beritajateng.tv – Jangan sampai salah sasaran, Ombudsman Jawa Tengah meminta efisiensi anggaran menyasar bidang atau pos yang tepat.
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah, Siti Farida, menyebut, efisiensi anggaran seharusnya tidak menyentuh hal-hal esensial, utamanya pelayanan publik.
“Jangan sampai efisiensi itu sebaliknya. Justru pos pelayanan publik yang harus di kasih anggaran, dengan melakukan efisiensi di bidang itu malah terdampak [pada masyarakat],” ungkap Farida saat beritajateng.tv jumpai di kantornya.
Farida menilai, efisiensi anggaran seharusnya untuk sesuatu yang sifatnya kurang penting. Seperti perjalanan dinas, jamuan tamu, dan hal lain yang sifatnnya seremonial.
“Itu kan gak berdampak langsung pada pelayanan publik, dalam hal ini, kita mendorong itu. Misalnya kemarin kita berdiskusi masalah tata kelola sampah di Kudus, itu pasti butuh satu alokasi anggaran untuk menyelesaikan masalah tersebut, itu harus di prioritaskan karena menyangkut kepentingan publik,” tegas Farida.
BACA JUGA: Curhat Hotel di Semarang, Efisiensi Pemerintah Hilangkan 70 Persen Pendapatan
Pihaknya menjelaskan, Ombudsman mengapresiasi efisiensi anggaran jika memang itu tepat sasaran.
“Kita apresiasi kalau itu memang dalam hal meminimalisir kegiatan yang tidak secara langsung berdampak pada pelayanna publik dan menyebabkan pelyanan publik berkurang,” ungkap Farida.
Singgung besarnya anggaran perjalanan dinas di tingkat kabupaten/kota
Lebih lanjut, efisiensi anggaran yang dialokasikan untuk menyokong program Makan Bergizi Gratis (MBG), sebaiknya diambil dengan memangkas perjalanan dinas.
