BACA JUGA: MUI Usulkan Istilah LGBT Diganti Jadi LGSP, Apa Itu?
“Hampir kita pastikan di seluruh pengadilan-pengadilan agama di Indonesia dari tahun ke tahun tingkat perceraian itu sangat tinggi. Panen janda, Pak. Panen janda. Itu di mana-mana itu, Pak,” ujar Anwar.
Ia menyebut mayoritas perceraian tersebut ԁisebabkan persoalan ekonomi. “Dan mayoritas alasannya adalah masalah ekonomi,” katanya.
Menurut Anwar, kondisi tersebut menjadi salah satu persoalan sosial yang perlu mendapat perhatian MUI. Penguatan ekonomi umat ԁinilai dapat menjadi salah satu upaya yang ԁilakukan untuk membantu masyarakat menghadapi persoalan tersebut.
“Saya kira Majelis Ulama Indonesia mesti peduli tentang hal-hal seperti ini dengan melakukan upaya-upaya untuk penguatan ekonomi umat,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua Umum MUI Jawa Tengah masa khidmat 2026-2031, Noor Achmad, mengatakan isu LGBT juga menjadi bagian dari komitmen MUI dari tingkat pusat hingga daerah.
Noor mengatakan, usulan pembentukan aturan yang dapat mempidanakan perilaku LGBT telah ԁisuarakan di tingkat pusat.
BACA JUGA: Tegaskan Penyikapan LGBT Lewat Pendekatan Humanis, LDII Jateng: Kekerasan Bertentangan dengan Nilai Agama
“Ya, ini komitmen kami dari pusat sampai ke daerah. LGBT bahkan kemarin juga sudah ԁiusulkan untuk ada undang-undang yang bisa mempidanakan perilaku LGBT yang ada di tengah-tengah masyarakat,” kata Noor.
Noor juga berharap media turut berkolaborasi dengan MUI dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Ia mengatakan media memiliki posisi penting bagi MUI dalam menyampaikan berbagai informasi kepada publik.
“Kami selalu ingin dekat dengan media karena media itu penting bagi kami, media adalah jendela, etalase MUI sekaligus juga menjadi jantungnya MUI dalam rangka untuk memberikan informasi yang baik kepada masyarakat,” pungkas Noor.
Sebelumnya, Ratusan orang yang tergabung dalam Forum Ummat Selamatkan Generasi (FORMASI) Semarang menggelar aksi penolakan terhadap Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kota Semarang, Minggu, 23 Agustus 2026 sore.
