SEMARANG, beritajateng.tv – Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah, Sudaryono, mengakui pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah masih belum merata.
Beberapa sekolah di Semarang tercatat belum menerima manfaat program tersebut meski telah terdaftar dalam data penerima dari pemerintah pusat.
Menurut Sudaryono, ketidaktercapaian distribusi ini bukan karena kelalaian, melainkan karena proses penyaluran yang membutuhkan kehati-hatian agar pelaksanaannya tetap tepat sasaran dan tidak menimbulkan masalah baru.
BACA JUGA: Antisipasi Kasus Keracunan MBG, Dinas Kesehatan Blora Intensifkan Inspeksi Dapur SPPG
“Kadang-kadang kalau cepat-cepat itu kurang tepat. Kita ingin kecepatan ini diimbangi dengan ketepatan dan kecermatan. Jangan sampai karena ingin cepat, malah muncul kasus baru di tempat lain,” ujar Sudaryono di Semarang pada Sabtu, 4 Oktober 2025.
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah dan pihak sekolah perlu memastikan kesiapan dari sisi manajemen, pengiriman, dan koordinasi antarinstansi, agar tidak terjadi persoalan seperti keterlambatan distribusi atau kualitas makanan yang kurang terjaga.
“Kita tidak mau yang sudah berjalan baik kemudian dibiarkan. Yang ada masalah kita selesaikan supaya baik, dan yang baru jangan mengulang kesalahan yang sama,” tambahnya.
Penolakan MBG dari beberapa sekolah dan wali murid
Selain belum merata, Sudaryono juga menanggapi adanya penolakan dari beberapa sekolah dan wali murid, terutama di sekolah-sekolah unggulan yang menilai program MBG tidak tepat sasaran karena mereka anggap lebih layak berlaku di sekolah dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah.
Menanggapi hal itu, Sudaryono menegaskan bahwa program makan bergizi gratis bukanlah bantuan berbasis ekonomi, melainkan program pemerataan gizi nasional yang tertuju untuk semua anak tanpa memandang latar belakang sosial.
“Program makan bergizi gratis ini dasarnya pemerataan gizi. Semua anak, tanpa melihat latar belakangnya, punya hak yang sama. Jadi bukan soal siapa mampu atau tidak, tapi supaya semua anak Indonesia punya gizi yang seimbang,” tegasnya.
Ia menambahkan, MBG tidak hanya dirancang untuk mengenyangkan atau menyajikan menu lezat, tetapi lebih menekankan pada kandungan gizi yang seimbang.
“Sekali lagi, ini bukan soal kenyang atau enak, tapi soal gizi. Sebisa mungkin memang enak, tapi yang utama itu gizinya,” jelasnya.
BACA JUGA: Seribu Lebih SPPG di Jateng, Satgas Percepatan MBG: Baru 43 Dapur yang Kantongi Sertifikat Higienis
Sudaryono menyampaikan, pemerintah melibatkan Kementerian Kesehatan, BPOM, dan para ahli gizi untuk memastikan setiap menu yang tersaji memiliki kandungan nutrisi yang sesuai dengan kebutuhan anak. Ia pun mengimbau masyarakat dan sekolah agar memahami tujuan utama program ini.
“Kalau ada yang tidak mau menerima, tidak apa-apa. Sampaikan ke sekolah atau BGN supaya bisa dialihkan ke anak lain yang membutuhkan. Tapi jangan lupa, setiap menu sudah para ahli hitung kandungan gizinya,” ucapnya.
Ia menegaskan, kejadian dan keluhan di lapangan akan menjadi bahan evaluasi agar pelaksanaan program semakin baik dan tepat sasaran.
“Yang penting, program ini berjalan cepat tapi juga tepat. Karena tujuannya pemerataan gizi untuk anak-anak di seluruh Indonesia,” pungkas Sudaryono. (*)
Editor: Mu’ammar R. Qadafi
