Scroll Untuk Baca Artikel
Politik

Muncul Serangan Siber Jelang Pemilu 2024, TPN Ganjar-Mahfud: KPU, Kominfo, dan BSSN Perlu Perkuat Koordinasi

×

Muncul Serangan Siber Jelang Pemilu 2024, TPN Ganjar-Mahfud: KPU, Kominfo, dan BSSN Perlu Perkuat Koordinasi

Sebarkan artikel ini
Ganjar-Mahfud
TPN Ganjar-Mahfud diwakili Deputi Politik Andi Widjajanto, mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Andika Perkasa dan mantan Wakapolri Komjen (Purn) Gatot Eddy Pramono. (Foto: Dok. Pribadi)

JAKARTA, beritajateng.tv – Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), berkoordinasi dan memperkuat kerja sama agar masalah serangan siber dapat segera ada penanggulangan guna memastikan Pemilu 2024 berjalan baik.

TPN Ganjar-Mahfud mengaku sudah mengamati kebocoran dan jual beli data pribadi 200 juta warga Indonesia. Perwakilan TPN Ganjar-Mahfud, Deputi Politik Andi Widjajanto, mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Andika Perkasa dan mantan Wakapolri Komjen (Purn) Gatot Eddy Pramono, meminta KPU, Kominfo dan BSSN berkoordinasi menyelesaikan masalah ini.

Advertisement
Scroll kebawah untuk lihat konten

“Kombinasi antara KPU, Kominfo, dan BSSN kami tekankan untuk betul-betul diperkuat agar kasus-kasus peretasan seperti ini bisa segera ditanggulangi dan dipastikan dicegah untuk memastikan pemilu berjalan dengan baik,” ujar Andi Widjajanto di Jakarta, Rabu, 29 November 2023.

BACA JUGA: Sentuh Langsung Kebutuhan Rakyat di Akar Rumput, Ini Program Unggulan Ganjar-Mahfud

TPN Ganjar-Mahfud pertanyakan KPU terkait serangan siber

Sementara itu, di tempat yang sama, Wakil Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Andika Perkasa, menduga bahwa cyber security breach ini sudah terjadi dan mempertanyakan bagaimana troubleshooting dari KPU.

“Harus jelaskan secara detail langkah-langkah sehingga data yang sudah terambil ini tidak bisa untuk misalnya mengintervensi apa pun keputusan KPU. Khususnya yang berhubungan dengan digital karena ini sudah jelas berada di tangan orang yang tidak berhak. Sehingga kami harus mendapatkan keyakinan dari KPU untuk bisa menjelaskan apa troubleshooting-nya. Sehingga kami yakin apa pun yang sudah orang yang tidak berhak ini lakukan tidak mungkin bisa mengganggu hasil pemilihan nanti,” ujar Andika.

Tinggalkan Balasan